Penulis: Gelitik Politik

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akan menikah dengan adik kandung Presiden Joko Widodo, Idayati. Kabar tersebut dibenarkan oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. “Iya,” kata putra sulung Presiden Jokowi tersebut saat dijumpai di Balai Kota Solo mengutip detikcom, Senin (21/3) Ditanya mengenai calon adik ipar Jokowi, Gibran pun membenarkan bahwa sosok tersebut adalah Ketua MK, Anwar Usman. Lah itu sudah tahu,” jawab Gibran. Untuk diketahui suami Idayati, Hari Mulyono, meninggal dunia pada 24 September 2018 di RSPAD Jakarta. Sedangkan istri Anwar Usman, Suhada Ahmad Sidik, meninggal dunia pada 26 Februari 2021 yang lalu karena serangan jantung.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tak lain adalah mantan presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri menyoroti kelangkaan harga minyak goreng di pasaran hingga menyebabkan antrean panjang dan menjadi rebutan ibu-ibu. Megawati mengaku hrean dengan ibu-ibu sampai mengelus dada. “Sekarang kita lihat toh hebohnya urusan beli minyak goreng. Saya tuh sampai ke ngelus dada, bukan urusan masalah enggak ada atau mahalnya minyak goreng,” kata Megawati dalam webinar yang digelar salah satu media nasioanl yang bertajuk “Cegah Stunting untuk Generasi Emas Indonesia,” Kamis (17/3). “Saya itu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu apakah hanya menggoreng. Sampai begitu rebutannya, apa tidak…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan anggaran Pemilu 2024 sudah disepakati antara Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu sebesar Rp 86 Triliun. “Siapa yang bilang terjadi polemik terkait anggaran pemilu 2024? Anggaran pemilu 2024 sudah disepakati di Komisi II DPR sebesar Rp86 triliun,” kata Junimart di Jakarta, Rabu (16/3) seperti dikutip Antara. Junimart mengatakan bahwa Komisi II DPR menunggu tindak lanjut pembahasan anggaran Pemilu 2024 di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. “Komisi II telah menindaklanjuti dalam pertemuan informal, saya sudah komunikasikan kepada Pimpinan Banggar DPR,” lanjutnya. Komisi II DPR juga sudah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan…

Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait krisis minyak goreng. Dia mengatakan akan memanggil paksa jika Mendag Lutfi mangkir dari undangan rapat yang ketiga. “Sekedar informasi bahwa DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah dua kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi. Yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain,” kata Sufmi saat memimpin rapat paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (15/3). Dasco menyampaikan bahwa pimpinan DPR mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan terkait masalah minyak goreng. Mendag Lutfi sudah dua kali mangkir dari…

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad memerintahkan Komisi VIII DPR RI yang notabene bermitra dengan Kementerian Agama agar memantau isu label halal yang sedang menjadi polemik di tengah masyarakat. Dasco mengatakan, pemantauan terutama akan dilakukan untuk mencegah polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat. “Kami minta kepada Komisi VIII sebagai komisi teknis yang membawahi atau bermitra dengan Kementerian Agama, untuk memonitoring secara intensif,” kata Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senin (14/3). Selain itu, Dasco juga meminta Kemenag agar berkomunikasi soal itu dengan MUI dan mulai melakukan sosialisasi kepada masayarakat agar masyarakat tidak bingung. “Tentunya kita minta kepada Kementerian Agama untuk…

Presiden Jokowi bisa dimakzulkan apabila membiarkan pembatalan Pemilu 2024. Hal itu merespons wacana penundaan pemilu yang digulirkan sejumlah elite politik. Denny Indrayana, Pakar Hukum Tata Negara mengatakan demikian karena membiarkan pemilu ditunda melanggar sejumlah pasal dalam konstitusi UUD 1945. Denny mengingatkan, preisden bisa dimakzulkan jika mengkhianati konstitusi. “Membiarkan rencana pembatalan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan yang jelas-jelas melanggar konstitusi, terlebih apabila terbukti menjadi inisiatornya menyebabkan Bapak Presiden Jokowi secara hukum tata negara dapat diberhentikan alias dimakzulkan dalam masa jabatan,” kata Denny melalui keterangan tertulis dilansir CNN Indonesia, Minggu (6/3). Denny menilai sikap Jokowi terhadap rencana penundaan pemilu mendua. Dia…

Kabar tradisi reshuffle kabinet santer bergema yang dikabarkan akan dilaksanakan pada akhir Maret 2022 dengan membawa masuk PAN dalam kabinet Jokowi. Berdasarkan isu yang beredar setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Jokowi. Isu yang beredar, PAN akan mendapat jatah kursi menteri dan wakil menteri yang jumlahnya masing-masing satu. Namun begitu, Zulhas membantah kabar yang menyebut dirinya bertemu Jokowi untuk membahas reshuffle kabinet. Ia mengaku bahwa dirinya baru pulang setelah melakukan kegiatan konsolidasi internal PAN di Jawa Tengah selama enam hari. Bergabungnya PAN dalam koalisi partai pendukung pemerintah setelah hadir dalam rapat internal pada Agustus 2021. Namun, PAN belum mendapatkan…

Menaker Ida Fauziyah merespons perintah Presiden Joko Widodo soal aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT). Ia menyatakan akan merevisi aturan pelaksanaan program JHT. “Tadi saya bersama Pak Menko Perekonomian telah menghadap Bapak Presiden. Menanggapi laporan kami, Bapak Presiden memberi arahan agar regulasi terkait JHT lebih disederhanakan,” kata Ida melalui rilis resmi, Senin (21/2). Ida mengatakan akan mengembalikan proses dan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua ke aturan lama. Pengembalian itu dilakukan seiring dengan perintah Presiden Jokowi untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Menurutnya, saat ini revisi sedang dilakukan.…

Partai Gerindra menolak usulan penundaan Pemilu 2024 karena tidak sesuai dengan kehendak konstitusi UUD 1945. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa UUD 1945 mengamanatkan pemilu digelar setiap lima tahun sekali. “UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara ‘luber’ dan ‘jurdil’ setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” kata Sugiono mengutip Antara, Rabu (2/3). “Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional,” sambung Wakil Ketua Harian DPP Gerindra itu. Sugiono mengatakan masyarakat juga ingin pemilu dan pilpres digelar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yakni 2024. Selain itu, pemerintah,…