Partai Gerindra menolak usulan penundaan Pemilu 2024 karena tidak sesuai dengan kehendak konstitusi UUD 1945. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa UUD 1945 mengamanatkan pemilu digelar setiap lima tahun sekali.
“UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara ‘luber’ dan ‘jurdil’ setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” kata Sugiono mengutip Antara, Rabu (2/3).
“Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional,” sambung Wakil Ketua Harian DPP Gerindra itu.
Sugiono mengatakan masyarakat juga ingin pemilu dan pilpres digelar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yakni 2024.
Selain itu, pemerintah, partai-partai politik di DPR serta KPU pun sudah menyepakati tanggal pemungutan suara, yakni 14 Februari 2024.
“Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut,” kata Sugiono.
Dia menegaskan bahwa Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik. Salah satu perwujudannya adalah penyelenggaraan pemilu secara tetap dan periodik, sehingga Gerindra tak setuju pemilu ditunda.
- Menuju Ajang ASEAN, BlueScope dan IAI Buka Pendaftaran Indonesia Steel Architectural Award 2026
- FORTUNE Indonesia Summit 2026 Kembali Digelar Jadi Forum Pengambil Keputusan Bisnis
- Penertiban Konsesi Korporasi di Sumatera Harus Diikuti Langkah Pemulihan Hak Rakyat Atas Tanah
- Ironi Wacana Pengangkatan Status PPPK Pegawai SPPG Di Tengah Status Guru Honorer
- Retro-Politik: Ketika Pilkada Hendak Kembali ke Setelan Pabrik
Pengusul pemilu ditunda sudah sepakati Pemilu 2024
Di samping itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan partainya masih mengamati wacana penundaan Pemilu 2024. Menurut Dasco, pihak yang mengusulkan penundaan ini sebenarnya turut menyepakati gelaran pesta demokrasi itu.
“Dari Gerindra itu kan baru wacana, wacana di media. Bukan melalui proses politik di DPR atau MPR. Nah, oleh karena itu baru wacana-wacana, ya kita pikir tidak perlu ditanggapi oleh Gerindra. Jadi sementara Partai Gerindra, ya kita mengamati saja di media,” ujar Dasco pada wartawan di Komplek DPR, Selasa (1/3).
“Kecuali apabila ada proses politik, itu baru ada tanggapan dan itu pun adalah kewenangan ketua umum Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo,” kata Dasco.
Dasco menyampaikan hingga kini belum ada perbincangan mengenai penundaan pemilu di internal Partai Gerindra. Karena itu, wacana deklarasi Prabowo Subianto sebagai presiden pun akan tetap dilakukan sesuai rencana.
“Itu kan memang sudah rencana lama ya, untuk melakukan deklarasi, tapi kan kita belum tahu tanggal, bulan dan waktunya. Kita akan rapatkan, nanti kalau sudah pasti, ya kan teman-teman media diundang,” ujar Dasco.