Presiden Joko Widodo meminta kepada TNI/Polri untuk tidak ikut-ikutan dalam urusan demokrasi.
“Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat, urusan yang sama, kedisiplinan nasional, tetapi juga di TNI sendiri harus mulai berbenah. Yang namanya disiplin Tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali,” kata Jokowi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang digelar hybrid pada Selasa (1/3/2022).
Menurutnya, TNI/Polri harus menegakkan disiplin militer yakni kepatuhan bawahan terhadap atasannya. “Tidak bisa yang namanya tentara yang namanya polisi ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu nggak ada demokrasi,” imbuh Jokowi.
“Tidak bisa yang namanya tentara, polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu enggak ada demokrasi. Enggak ada namanya itu bawahan merasa bebas, tidak sama dengan atasan. Enggak boleh,” tutur dia.
- Menuju Ajang ASEAN, BlueScope dan IAI Buka Pendaftaran Indonesia Steel Architectural Award 2026
- FORTUNE Indonesia Summit 2026 Kembali Digelar Jadi Forum Pengambil Keputusan Bisnis
- Penertiban Konsesi Korporasi di Sumatera Harus Diikuti Langkah Pemulihan Hak Rakyat Atas Tanah
- Ironi Wacana Pengangkatan Status PPPK Pegawai SPPG Di Tengah Status Guru Honorer
- Retro-Politik: Ketika Pilkada Hendak Kembali ke Setelan Pabrik
Dilansir Tempo, Jokowi menekankan, ketentuan ini penting untuk terus diingatkan supaya bisa menjadi contoh masyarakat secara luas. Jokowi kembali menegaskan supaya kedisiplinan ini juga disampaikan kepada keluarga para prajurit di rumah.
“Sehingga hal-hal ini harus mulai dikencangkan lagi supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak ibu yang kerja tapi di rumah juga sama, hati-hati,” papar presiden.