Gelitik Politik – Setelah Presiden Prabowo melakukan kocok ulang atau reshuffle beberapa menteri, termasuk menteri keuangan Sri Mulyani tak lantas menyelesaikan masalah ekomoni Indonesia jika basis ekonomi negara tak segera dibereskan.
Ichsanuddin Noorsy seorang pakar ekonomi mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengambil arah kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan kebiasaan Sri Mulyani.
Menurutnya, Sri Mulyani selama belasan tahun menjabat menkeu bahkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo, dan Presiden Prabowo sekarang ini, fatsun politik ekonominya cenderung berkiblat ke barat.
- FORTUNE Indonesia Summit 2026 Kembali Digelar Jadi Forum Pengambil Keputusan Bisnis
- Penertiban Konsesi Korporasi di Sumatera Harus Diikuti Langkah Pemulihan Hak Rakyat Atas Tanah
- Ironi Wacana Pengangkatan Status PPPK Pegawai SPPG Di Tengah Status Guru Honorer
- Retro-Politik: Ketika Pilkada Hendak Kembali ke Setelan Pabrik
- PO Proyek Ghaib ala Bupati Bekasi: Ketika Bapak-Anak Berakhir di KPK
“Srimul ini itu menerapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan neoliberal,” ujar Ichsan dilansir RMOL, Jumat (12/09).
Dia memaparkan bahwa corak ekonomi neoliberal yang diterapkan Srimul memberikan dampak pada sektor keuangan dan perekonomian masyarakat.
Doktor ekonomi lulusan Universitas Airlangga itu menyebut bahwa Srimul setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengklaim menerapkan prinsip kehati-hatian justru malah bahaya.
“Di perdagagan diterapkan namanya pre-market mechanism, sehingga barang-barang publik itu disediakian, diproduksi, dan didistribusikan oleh swasta, jadi itu kebijakannya, tokoh utamanya ya Sri Mulyani,” papar Ichsan.
Ichsan menambahkan bahwa persoalan ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari sistem politik yang dipakai pemerintah. Sehingga, dia menyarankan Presiden Prabowo untuk tidak sekadar mengganti menteri, tapi juga memperbaiki sistem politik yang ada sekarang ini.
Sebab menurutnya, apabila sektor politik tidak kunjung diselesaikan, maka bukan hanya sektor ekonomi yang terguncang.
“Persoalan fundamentalnya bukan di ekonomi neoliberalnya saja. Karena Indonesia telah menerapkan demokrasi liberal yang ugal-ugalan. Dan itu semua masuk ke semua sektor kehidupan,” papar Ichsan.