Kabar tradisi reshuffle kabinet santer bergema yang dikabarkan akan dilaksanakan pada akhir Maret 2022 dengan membawa masuk PAN dalam kabinet Jokowi. Berdasarkan isu yang beredar setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Jokowi. Isu yang beredar, PAN akan mendapat jatah kursi menteri dan wakil menteri yang jumlahnya masing-masing satu.
Namun begitu, Zulhas membantah kabar yang menyebut dirinya bertemu Jokowi untuk membahas reshuffle kabinet. Ia mengaku bahwa dirinya baru pulang setelah melakukan kegiatan konsolidasi internal PAN di Jawa Tengah selama enam hari.
Bergabungnya PAN dalam koalisi partai pendukung pemerintah setelah hadir dalam rapat internal pada Agustus 2021. Namun, PAN belum mendapatkan jatah kursi menteri atau wamen, meski Jokowi dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet yang dipersiapkan untuk PAN.
Peneliti lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro menilai bahwa ada dorongan politik yang kuat bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle karena PAN berharap itu.
“Sebagai anggota koalisi, tentu saja PAN mengharapkan dapat juga memperoleh posisi di kabinet. Jadi, ini memang ada dorongan politik kuat agar presiden segera melakukan reshuffle untuk mengakomodasi PAN,” ujar Bawono, Selasa (8/2).
- Menuju Ajang ASEAN, BlueScope dan IAI Buka Pendaftaran Indonesia Steel Architectural Award 2026
- FORTUNE Indonesia Summit 2026 Kembali Digelar Jadi Forum Pengambil Keputusan Bisnis
- Penertiban Konsesi Korporasi di Sumatera Harus Diikuti Langkah Pemulihan Hak Rakyat Atas Tanah
- Ironi Wacana Pengangkatan Status PPPK Pegawai SPPG Di Tengah Status Guru Honorer
- Retro-Politik: Ketika Pilkada Hendak Kembali ke Setelan Pabrik
Koalisi Tanpa Keringat
Pengamat politik Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi mengatakan bahwa masuknya PAN dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin tidak bisa serta merta mendapat akomodasi politik.
“Berbeda dengan parpol-parpol lain yang ikut ‘berdarah-darah’ mengusung Jokowi dari awal, tentu perlakuan Jokowi terhadap PAN bisa dipahami. PAN koalisi tanpa keringat,” ujar Ari dilansir Kompas.com, Selasa (8/3).
Diketahui, PAN melakukan manuver politik yang sama pada periode pertama Jokowi. Setelah mengusung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014, PAN banting stir merapat ke pemerintahan Jokowi di tahun 2016.
Padahal, saat itu PAN mendapat jatah kursi menteri. Elite PAN, Asman Abnur ditunjuk sebagai Menpan-RB pada reshuffle kabinet Jilid II pada Juli 2016. Asman menggantikan Yuddu Chrisnandi yang merupakan politikus Hanura.
Diujung 2019, Asman mengundurkan diri dari kursi Menpan-RB karena sikap PAN kembali ke pihak pesaing Jokowi pada Pilpres 2019; Prabowo Subianto.
“Kue jabatan eksekutif demikian terbatas porsinya sementara parpol yang menginginkannya banyak. Postur kabinet yang semua ramping pun mengalamai ekstens untuk menampung kader parpol pengusung dan relawan,” tambahnya.
“Penciptaan posisi wakil menteri hendaknya dibaca sebagai bentuk akomodiasi terhadap parpol dan relawan,” lanjut Ari.