- TAPOL
- NGOMPOL
- CURPOL
- RUJAK
- SEPIK PODCAST
- VIDEO
- Tentang Gelitik Politik
- Kabinet Republik Gelitik Politik
- Pedoman Media Siber
- Informasi dan Kolaborasi
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Penulis: Gelitik Politik
Komisi II DPR mentapkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Penetapan dilakukan dengan voting. Sebelumnya, Komisi II DPR melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada 14 calon anggota KPU dan 10 orang calon anggota Bawaslu yang mengikuti sesi wawancara pada Senin (14/2/22) hingga Rabu (16/2/22). Beredar sejumlah nama Sebelumnya, beredar nama-nama bakal anggota KPU-Bawaslu melalui pesan berantai di kalangan wartawan pada Rabu (16/2/22) dini hari terkait nama-nama yang akan lolos sebagai anggota KPU-Bawaslu. Dilansir CNN Indonesia, daftar nama yang beredar di media sosial pun disertai afiliasi politik setiap kandidat. Latar…
Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebagai menteri terburuk sepanjang sejarah RI. Hal ini karena kebijakannya yang dinilai Said banyak merugikan buruh. “Menteri terburuk sepanjang sejarah republik ini adalah menteri ketenagakerjaan,” katanya saat konferensi pers dikutip CNN Indonesia, Selasa (15/2/22). Said mengatakan bahwa penilaian itu dikeluarkan karena Ida cenderung melakukan kebijakan yang memeberatkan buruh. Bukan atas dasar penilaian pribadi. Diantaranya adalah mengenai Omnibus Law, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. “Tidak ada kenaikan upah minimum, kalau pun naik hanya setengah harga toilet umum sekitar Rp.1.250,” sambung Said. Apalagi ditambah Peraturan…
Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mengungkapkan ada gubernur yang tak mau menyambut dirinya saat kunjungan ke daerah. “Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain,” kata Puan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi tiga pilar PDI-P di Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (9/2/22). Puan heran, ada kepala daerah yang tidak bangga saat dirinya berkunjung ke daerah. “Ke daerah ketemu kepala daerah, kepala daerahnya tidak bangga…
Manuver Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin untuk menggaet suara dari masyarakat Nahdliyin (sebutan untuk warga NU) gagal. Hal ini karena Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf teguh pada prinsipnya agar PBNU tidak menjadi alat politik dan menjauhi politik praktis. Dilansir Kompas.com, persoalan ini bermula ketika konsolidasi politik berupa deklarasi dukungan terhadap Muhaimin sebagai bakal calon presiden 2024 terjadi di Sidoarjo dan Banyuwangi, Jawa Timur. Konsolidasi politik tersebut rupanya melibatkan dua organ resmi PBNU, yakni Pengurus Cabang NU (PCNU) Banyuwangi dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU, tingkat kecamatan) se-Kabupaten Sidoarjo. Pada kegiatan…
GelitikPolitik.com – Jakarta, Mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dituntut penjara selama 4 tahun 2 bulan dan hak politiknya dicabut. Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, Azis terbukti melakukan suap kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan rekannya Maskur Husain. “Menyatakan M Azis Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” tutur Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (24/1/22). “Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azis Syamsuddin selama 4 tahun 2 bulan serta pidana denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan,” ujar…
GelitikPolitik.com – Jakarta, Mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan MUI, Din Syamsuddin akan menggugat Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menolak secara pribadi UU IKN yang baru disahkan DPR pada Paripurna Selasa, (18/1/22) “Segera kita gugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi,” kata Din kepada CNN Indonesia.com, Jumat (21/1/22). Din menilai bahwa tak ada urgensinya pemerintah memindahkan ibu kota negara ketika pemerintah masih memilliki utang luar negeri yang tinggi. “Tidak ada urgensi sama sekali apalagi pemerintah memiliki utang tinggi, adalah keputusan/kebijakan yang tidak bijak,” kata Din. Din Syamsuddin tidak menyebutkan kapan akan menggugat UU itu ke…
Tagline ‘Muda adalah Kekuatan’ yang digaungkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ironi. Pasalnya, dua tersangka tersebut merupakan anggota Demokrat Muda, Abdul Gofur Mas’ud (34) dan Nur Afifah Balqis (24).
GelitikPolitik.com – Jakarta, Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat diusir Komisi VIII DPR RI dari rapat yang digelar Rabu (19/1/22) di Komplek Parlemen Senayan. Duduk perkaranya adalah masalah komunikasi Sekjen Kemensos Harry Hikmat dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Sadzily yang dinilai tidak pantas. “Saya sudah beberapa kali bicara dengan teman-teman Komisi VIII. Buat saya pribadi, saya nggak ada masalah. Mana pernah saya marah-marah, baik sebelum Ibu (Tri Rismaharini atau Risma) jadi menteri. Saya nggak pernah Bu marahin orang,” kata Ace dalam rapat bersama Mensos Risma di kompleks parlemen, Rabu (19/1/2022). “Demi Allah saya nggak pernah marahin orang,…
GelitikPolitik.com – Jakarta, DPR hari ini menggelar sidang paripurna Selasa, (18/1/22) yang dalam agendanya adalah mendengarkan pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Ibu Kota Negara. Selasa, 18 Januari 2022. RUU IKN yang merupakan RUU gagasan Presiden Joko Widodo itu mendapat dukungan dari 8 fraksi dalam pembahasan. Hanya Fraksi PKS yang menyatakan penolakan pada rapat tersebut. “Saya ingin meminta persetujuan kepada kita semua apakah RUU ini, RUU tentang IKN yang sudah kita bahas dapat…