Penulis: Amrul Haqq

Amrul Haqq is a graduate with a degree in Political Science, and he is deeply interested in understanding the dynamics of governance, policy-making, and social impact. With a strong foundation in political theory and public administration, he is eager to apply his knowledge in real-world settings to drive positive change. His experience includes policy analysis, researching political trends, and engaging in meaningful discussions on public policy, political communication issues, and sustainability. He believes in the power of informed decision-making and the importance of transparency in government. He also founded GelitikPolitik.com as a platform to voice current political issues in a fun and engaging way to attract young people to become interested in political topics. GelitikPolitik.com is now accessible across various platforms, including the website, Instagram, and podcasts (Spotify, Apple Music, Google Podcast, etc.).

Belakangan ini, publik digegerkan oleh statement Krisdayanti tentang gaji anggota DPR RI, sang diva yang sekarang menjadi Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini buka-bukaan soal gajinya sebagai anggota DPR RI saat menjadi bintang tamu dikanal YouTube Akbar Faizal. Ia menerima gaji pokok Rp 16 juta dan uang tunjangan Rp 59 juta. Selain itu ada juga sejumlah uang yang diperolehnya sebagai dana aspirasi sebesar Rp 450 juta selama lima kali dalam setahun. Selain itu, ada juga uang kunjungan dapil atau daerah pilihan sekitar Rp 140 juga yang diterima selama delapan kali dalam setahun. Berapa Gaji Anggota…

Read More

Presiden Joko Widodo resmi menekan Peraturan Pesantren (Perpres) No 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren per 2 September 2021. Dalam Perpres itu, mengatur sumber pendanaan pesantren. Pasal 4 aturan anyar tersebut mengatur pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat bersumber dari; masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sertadana abadi pesantren. Pasal 10 selanjutnya mengatur lebih lanjut bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa: hibah dalam negeri, hibah luar negeri, badan usaha, pembiayaan internal, dana tanggung jawab sosial perusahaan, dan dana perwalian. Pasal 23…

Read More

GELITIKPOLITIK.COM – Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami peningkatan di tengah pandemi covid-19. Hal itu disampaikan pada Selasa (07/09/21) Hasil analisa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir menyatakan bahwa jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen. Harta kekayaan Jokowi selama satu tahun terakhir meningkat senilai Rp8.898.734.925. Jokowi terakhir kali melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 12 Maret 2021. Total nilai harta kekayaannya sebesar Rp63.616.935.818. Tidak hanya Jokowi, beberapa jajaran menterinya juga mengalami hal serupa. Sebanyak 58 persen menteri, kekayaannya bertambah…

Read More

GELITIPOLITIK.COM – Isu yang terus bergulir soal adanya rencana amandemen UUD 1945 hingga bergulirnya isu perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode membuat gadung ditengah-tengah publik. Meskipun Presiden Joko Widodo sudah membantah bahwa dirinya tidak menghendaki wacana 3 periode tersebut. Disisi lain, banyak pihak yang mendorong Jokowi kembali menjadi presiden untuk ketiga kalinya yang mengatasnamakan relawan Jokowi. BACA JUGA : https://gelitikpolitik.com/jazilul-fawaid-bicara-potensi-presiden-3-periode/ Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menanggapi hal tersebut dan menyayangkan sikap beberapa relawan Jokowi. “Saya sejak awal menolak usulan tiga periode itu. Karena reformasi sudah dimulai sejak turunnya Soeharto dan Orde Baru,” ujar Jerry seperti…

Read More

GELITIKPOLITIK.COM – Taliban berhasil menguasai Kabul, ibukota Afghanistan pada Minggu, (15/08/21). Presiden Afganistan Ashraf Ghani bahkan dilaporkan meninggalkan Kabul dan mengungsi ke Oman dan menyerahkan kekuasaan negara ke tangan Taliban. Bahkan, ribuan warga Afghanistan berbondong-bondong untuk meninggalkan negara itu. Beberapa video viral dimedia sosial, ribuan orang memadati bandara setempat dan nekat bergelantungan dibadan pesawat militer AS, beberapa video yang beredar ada yang sampai terjatuh dari pesawat tersebut. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden bersikukuh bahwa keputusannya menarik pasukan AS dari Afghanistan adalah langkah yang tepat. “Saya berdiri teguh dengan keputusan saya. Setelah 20 tahun, saya tahu tidak pernah ada waktu…

Read More

GELITIKPOLITIK.COM – Padang, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat kompak membeli mobil dinas baru di tengah situasi pandemi covid-19 yang belum usai, setelah ramai dan mengundang polemik, akhirnya Ia meminta maaf dan menyerahkan mobil baru yang terlanjur dibeli itu ke Satgas Covid-19. Permohonan maaf itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dalam sebuah pertemuan di Gubernuran Sumbar pada Kamis (19/08/21) Dia merasa persoalan mobil dinas tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat. “Assalamualaikum Bapak, Ibu, Ninik Mamak, alim ulama, cadiak pandai, masyarakat Sumatera Barat secara khusus dan rakyat Indonesia umumnya. Mencermati isu mobil dinas kepala daerah Sumbar dalam 2 hari ini, maka…

Read More

gelitikpolitik.com – Sejak diberlakukannya UU OTSUS di tanah Papua tepatnya tahun 2001, banyak hal yang menjadi tantangan dan harapan yang kita sudah terjadi tanah Papua seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahtraan belum terpenuhi sempurna yang mengakibatkan kedua provinsi ini menjadi provinsi yang termiskin di Indonesia dari 34 provinsi. Harapan kami kedepan sejak pemberlakuan UU OTSUS yang baru ditanda tangani oleh presiden pada tanggal 19 Juli 2021 dapat memberikan harapan baru bagi Orang Asli Papua kedepan. “Kami Komunitas Masyarakat Papua Jakarta meminta agar pemerintah pusat dapat membentuk badan khusus yang mengatur dan mengawasi, menginventarisir seluruh Orang Asli Papua yang berada di tanah…

Read More

“Menyikapi keterangan Pimpinan KPK dan BKN pada hari ini (25/05), kami Wadah Pegawai KPK perlu menyampaikan beberapa pernyataan sebagai berikut: Pimpinan KPK dan BKN telah nyata-nyata tidak mematuhi instruksi Presiden dengan tetap memberhentikan pegawai KPK baik dengan cara langsung 51 orang serta memberikan mendidik kembali 24 orang tanpa adanya jaminan. Padahal secara nyata presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang.Pimpinan KPK dan BKN telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan jaminan konstitutional Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang diperkuat dengan Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa proses transisi tidak boleh merugikan hak pegawai KPK…

Read More

gelitikpolitik.com – Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw berpandangan bahwa pendekatan militer bukan solusi utama penyelesaian masalah Papua. Politisi PAN itu mengatakan pendekatan militer di Papua akan menimbulkan sikap antipati dan kekerasan lanjutan sesama warga Indonesia maupun terhadap aparat TNI-Polri.bahwa penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi. Beberapa tokoh di Papua yang sempat ditemuinya juga sangat berharap dialog akan menuntaskan permasalahan ini. Rosalinw pun mencontohkan, keberhasilan upaya dialog dan rekonsiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka/GAM yang dilakukan pemerintah di Aceh dan nyatanya berhasil. “Kalau di Aceh bisa dengan pola dialog, kenapa kok di Papua tidak dilakukan pola yang…

Read More