GELITIKPOLITIK.COM – Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami peningkatan di tengah pandemi covid-19. Hal itu disampaikan pada Selasa (07/09/21)
Hasil analisa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir menyatakan bahwa jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen.
Harta kekayaan Jokowi selama satu tahun terakhir meningkat senilai Rp8.898.734.925. Jokowi terakhir kali melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 12 Maret 2021. Total nilai harta kekayaannya sebesar Rp63.616.935.818. Tidak hanya Jokowi, beberapa jajaran menterinya juga mengalami hal serupa.
Sebanyak 58 persen menteri, kekayaannya bertambah lebih dari Rp. 1 miliar, 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp. 1 miliar dan hanya 3 persen menteri yang melaporkan bahwa kekayaannya turun. 45 persen kekayaan anggota DPR bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Hanya 38 persen anggota Dewan yang melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar dan 11 persen lainnya justru melaporkan berkurang.
Demikian juga dengan beberapa pejabat daerah, 30 persen gubernur dan wakil gubernur yang melaporkan kekayaannya bertambah di atas 1 miliar. Juga ada 18 persen bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang melaporkan kekayaannya bertambah di atas Rp. 1 miliar.
Namun, catatan KPK ini berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia secara umum. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa penduduk miskin pada Maret 2021 meningkat 1,12 juta orang.
Garis kemiskinan pada Maret 2021 naik dari Rp. 458.947 dibulan September 2020, penyumbang terbesarnya adalah pada kategori GK makanan dengan share sebesar 73,96 persen. Kategori penduduk miskin adalah masyarakat yang pengeluaran perkapitanya di bawah garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp. 472.525 per kapita per bulan.
LINGKARAN OLIGARKI?
Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi menyoroti hal tersebut. Sebab, kata Farkhan, saat ini kondisi rakyat Indonesia sedang berada di masa sulit dan susah ekonomi, namun pejabat malah justru tambah kaya.
“Lingkaran oligarki sudah tak bisa dihindari di negeri ini, pejabat tambah kaya sedangkan rakyat tercekik oleh kondisi akibat pandemi,” ucap Farkhan dalam keterangan tertulis seperti dikutip tirto.id, Senin (13/9/2021).
Karena itu, Farkhan meminta pemerintah dan pejabat memperhatikan kondisi rakyat, jangan sampai kondisi seperti ini menimbulkan rasa kecewa rakyat kepada pemerintah.
“Dibutuhkan rasa kepekaan para pejabat dengan kondisi rakyat,” lanjut Farkhan. Menurut Farkhan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.
Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. “Penduduk miskin selama pandemi ini meningkat, sedangkan banyak pejabat semakin kaya. Semoga jeritan rakyat terdengar dan dirasakan oleh para pejabat,” ucap Farkhan.
Sumber: tirto.id. Kompas.com.
Penulis: Putri Halidiani
Editor: Amrul Haqq