- TAPOL
- NGOMPOL
- CURPOL
- RUJAK
- SEPIK PODCAST
- VIDEO
- Tentang Gelitik Politik
- Kabinet Republik Gelitik Politik
- Pedoman Media Siber
- Informasi dan Kolaborasi
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Penulis: Amrul Haqq
Amrul Haqq is a graduate with a degree in Political Science, and he is deeply interested in understanding the dynamics of governance, policy-making, and social impact. With a strong foundation in political theory and public administration, he is eager to apply his knowledge in real-world settings to drive positive change. His experience includes policy analysis, researching political trends, and engaging in meaningful discussions on public policy, political communication issues, and sustainability. He believes in the power of informed decision-making and the importance of transparency in government. He also founded GelitikPolitik.com as a platform to voice current political issues in a fun and engaging way to attract young people to become interested in political topics. GelitikPolitik.com is now accessible across various platforms, including the website, Instagram, and podcasts (Spotify, Apple Music, Google Podcast, etc.).
GELITIKPOLITIK.COM – Jakarta, Presiden Jokowi menyetorkan nama tunggal untuk calon kapolri baru pengganti Idham Aziz yang akan memasuki masa pensiun, Nama Listyo merupakan bagian lima nama yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden pada Kamis, 7 Januari lalu. Mereka diantaranya adalah Komjend Listyo Sigit Prabowo, Komjend Arif Sulistyanto, Komjend Agus Adrianto dan Komjend Boy Rafli Amar. Kemudian Presiden memilih satu nama dan dikirimkan ke DPR untuk selanjutnya mengikuti fit and proper test. “Presiden Jokowi menyampaikan calon tunggal Bapak Doktorandus Listyo Sigit Prabowo Msi yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri,” kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta…
gelitikpolitik.com – Apa yang dilakukan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memang tidak salah juga tidak pula dianggap benar mutlak, karena beliau memang bukan lagi sebagai Walikota Surabaya yang memimpin satu kota saja melainkan sudah menjadi menteri yang ruang ligkupnya sudah nasional, artinya apa yang dilakukan Risma cukup dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta. Blusukan memang gaya politik lama, Presiden Jokowi pun rajin melakukan hal ini ketika masih menjabat sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi orang nomor 1 di republik ini. Tapi, lebih daripada itu, esensi blusukan kian hilang setelah puluhan mata lensa merekam dan lampu blitz kamera…
gelitikpolitik.com – Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menolak kebijakan pemerintah tentang penghapusan jalur CPNS dalam rekruitmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dinilai mengkhawatirkan akan menurunkan kualitas dan kuantitas para tenaga pengajar dimasa depan. “Rencana penghapusan jalur CPNS bagi guru harus ditolak. Kami menilai kebijakan ini dalam jangka Panjang akan menurunkan kualitas dan kuantitas guru di tanah air,” ujar Wakil Ketua DPR bidang Kesra A Muhaimin Iskandar, Minggu (3/1/2021). Mengutip Sindonews.com. Dia mengatakan berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ada perbedaan mendasar antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).…
Tradisi bongkar pasang Menteri atau reshuffle kabinet memang sudah lumrah dilakukan, apalagi jika dirasa sang menteri minim kinerja dan gebrakan, karena kursi menteri bukan hanya jabatan bagi-bagi kuasa kolega dan rekanan, lebih daripada itu ada PR besar disetiap lini masing-masing yang segera harus dikerjakan. Selasa, 22 desember 2020, Istana mengumunkan reshuffle kabinet Indonesia Kerja jilid II, terlebih setelah 2 menterinya terjaring OTT KPK dalam waktu yang tak berselang lama, kekosongan kursi menteri sebaiknya segera dicari pengganti, bukan hanya Luhut Binsar Panjaitan saja, banyak yang potensial mengisi dan mengeksekusi program-program kementerian yang mandek hanya karena sang pimpinan berurusan dengan Lembaga antirasuah. Wajah baru pun mengisi…
Kongres Perempuan Indonesia I yang digelar pada tanggal 22-25 desember 1982 menjadi tolak ukur sejarah perjuangan perempuan, para pejuang perempuan dari Jawa dan Sumatera berkumpul di Gedung Mandalabhakti Wanitatama di Jalan Adisucipto, Yogyakarta. Berkumpulnya 30 organisasi perempuan dari 12 kota itu kemudian melahirkan Kongres Perempuan yang kini dikenal dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Berbagai hal dibahas dalam kongres itu, mulai dari peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, aspek pembangunan bangsa, isu pernikahan dini, perbaikan gizi, Kesehatan ibu dan anak, sumbangsih pemikiran kritis perempuan dituangkan dalam agenda itu untuk kemajuan bangsa Indonesia khususnya kaum perempuan. Sumbangsih Perempuan Kini Staff…