Penulis: Amrul Haqq

gelitikpolitik.com – Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan penarikan Pajak Pertmbahan Nilai (PPN) dari penjualan pulsa, kartu perdana dan token listrik, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucher. Regulasi ini ditandatangani Sri Mulyani sejak 22 januari 2021 dan akan efektif berlaku mulai 1 februari 2021. Pasal 2 disebutkan bahwa atas Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Komunikasi dan Penyelenggara Distribusi dikenai PPN. Adapun barang kena pajak sebagaimana dimaksud berupa pulsa…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Webinar Nasional yang digelar oleh Indonesia Care Forum pada tanggal 27 Januari 2021 mengangkat tema “Dukung Keberlanjutan Pembangunan di Papua”. Webinar kali ini mempunyai dua narasumber yaitu Ketua JPKP Papua, Bonny Mandolang, SE, dan Arief Takari (sebagai Pengamat Ekonomi). Ketua JPKP Papua, Bonny Mandolang menyampaikan bahwa Pembangunan di Papua jika di lihat pada konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangatlah rendah dari IPM nasional. “BPS memberikan pernyataan bahwa tahun 2020 IPM kita (provinsi Papua) 60,44%, dan nasional 71,94%, rendah sekali” ujar Bonny. Sorotan juga pada Sisa (SILPA) papua senilai 7 Triliun pada tahun 2019, yang membuat penggunaan dana…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Komisi II DPR RI telah menggodok revisi UU Pemilu yang masuk dalam RUU Prolegnas (program legislasi nasional) prioritas 2021. RUU ini salah satunya mengatur bahwa syarat untuk maju sebagai calon presiden/wakil presiden hingga calon kepala daerah wajib menjadi kader partai politik. Merujuk Pasal 182 Ayat (2) huruf dd dalam draf revisi UU Pemilu, persyaratan tersebut hanya dikecualikan bagi anggota DPD dan calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan. “Menjadi anggota partai politik peserta pemilu, kecuali bagi calon anggota DPD maupun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Komisi II DPR RI tengah menggodok Revisi UU Pemilu dimana didalamnya akan menentukan waktu pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan tahun 2022 dan 2023, sejumlah fraksi di DPR menyetujui hal ini. Namun, PPP dan PAN menolak karena tidak relevan. Peneliti Perludem, Heroik Pratama menyatakan revisi UU Pemilu merupakan keniscayaan. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan dalam UU Pemilu saat ini. “Mau tidak mau, suka tidak suka, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 berkaitan dengan desain pemilu serentak kita itu menjadi suatu keniscayaan karena ada beberapa catatan persoalan,” ujar Heroik dalam diskusi daring, Minggu (24/1). Dikutip dari CNN, Heroik mengatakan UU Pemilu saat ini…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Ditengah kebijakan PPKM dan pelarangan sementara masuknya WNA dalam rangka mencegah mata rantai penyebaran virus covid-19, 153 warga negara China masuk ke Indonesia dan mendapat ‘restu’ pengecualian oleh Ditjen Imigrasi. “Untuk pembatasan yang WNA ke Indonesia juga dilakukan perpanjangan pelarangan, tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip Kompas.com Kamis (21/1/2021). Untuk WNA yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang memasuki Indonesia, kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Larangan ini juga tidak…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Penetapan kapolri baru pengganti Idham Aziz berjalan mulus dan kebut semalam, fit and proper test yang digelar Komisi III DPR pada Rabu (20/1) langsung dibawa pada rapat paripurna ke 12 masa persidangan III DPR esok harinya Kamis, (21/1) Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengkritik DPR RI yang tak kunjung mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dalam Rapat Paripurna. Padahal, menurutnya, daftar Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah pada Kamis (14/1) silam. “Heran saja DPR belum juga mengesahkan daftar RUU [Prolegnas] Prioritas 2021 yang…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Komisi III DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Aziz. Seluruh fraksi setuju dan disampaikan DPR usai menjalankan fit and proper test, Rabu (20/1) Ketua Komisi III DPR, Herman mengatakan bahwa seluruh fraksi di Komisi III mufakat menyetujui Listyo Sigit sebagai Kapolri. “Menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri yang selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat dan diproses sesuai aturan perundang-undangan,” kata Herman. Dalam kesempatan yang sama, Herman mengatakan Komisi III juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri. Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, Listyo menyatakan…

gelitikpolitik.com – Jakarta, DPR dan Pemerintah menyepakati 33 RUU masuk dalam daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2021. Hal ini disepakati saat rapat kerja Menteri Hukum dan HAM, Badan Legislasi Nasional dan Dewan Perwakilan Daerah terkait pengambilan keputusan RUU Prolegnas Prioritas 2021. Berikut rinciannya: Usulan DPR1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Bima diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Walikota Bogor dan juga Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor. Dalam pemeriksaan kesekian kalinya ini, Bima Arya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan menghalangi penanganan wabah penyakit yang menyeret Habib Rizieq Shihab (HRS) “Kalau dua kali kemarin di Bogor, hari ini saya memenuhi panggilan Bareskrim,” kata Bima kepada wartawan seperti dikutip dari JPNN.com, Senin (18/1/2021). “Setiap langkah satgas ada landasan aturannya, agar tidak keluar dari koridor. Kami ingin tuntas, sekaligus menjelaskan kepada publik, biar klir. Ini tak ada urusan politik, ini…