Penulis: Amrul Haqq

gelitikpolitik.com – Jakarta, Komisi II DPR RI telah menggodok revisi UU Pemilu yang masuk dalam RUU Prolegnas (program legislasi nasional) prioritas 2021. RUU ini salah satunya mengatur bahwa syarat untuk maju sebagai calon presiden/wakil presiden hingga calon kepala daerah wajib menjadi kader partai politik. Merujuk Pasal 182 Ayat (2) huruf dd dalam draf revisi UU Pemilu, persyaratan tersebut hanya dikecualikan bagi anggota DPD dan calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan. “Menjadi anggota partai politik peserta pemilu, kecuali bagi calon anggota DPD maupun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Komisi II DPR RI tengah menggodok Revisi UU Pemilu dimana didalamnya akan menentukan waktu pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan tahun 2022 dan 2023, sejumlah fraksi di DPR menyetujui hal ini. Namun, PPP dan PAN menolak karena tidak relevan. Peneliti Perludem, Heroik Pratama menyatakan revisi UU Pemilu merupakan keniscayaan. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan dalam UU Pemilu saat ini. “Mau tidak mau, suka tidak suka, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 berkaitan dengan desain pemilu serentak kita itu menjadi suatu keniscayaan karena ada beberapa catatan persoalan,” ujar Heroik dalam diskusi daring, Minggu (24/1). Dikutip dari CNN, Heroik mengatakan UU Pemilu saat ini…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Ditengah kebijakan PPKM dan pelarangan sementara masuknya WNA dalam rangka mencegah mata rantai penyebaran virus covid-19, 153 warga negara China masuk ke Indonesia dan mendapat ‘restu’ pengecualian oleh Ditjen Imigrasi. “Untuk pembatasan yang WNA ke Indonesia juga dilakukan perpanjangan pelarangan, tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip Kompas.com Kamis (21/1/2021). Untuk WNA yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang memasuki Indonesia, kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Larangan ini juga tidak…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Penetapan kapolri baru pengganti Idham Aziz berjalan mulus dan kebut semalam, fit and proper test yang digelar Komisi III DPR pada Rabu (20/1) langsung dibawa pada rapat paripurna ke 12 masa persidangan III DPR esok harinya Kamis, (21/1) Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengkritik DPR RI yang tak kunjung mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dalam Rapat Paripurna. Padahal, menurutnya, daftar Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah pada Kamis (14/1) silam. “Heran saja DPR belum juga mengesahkan daftar RUU [Prolegnas] Prioritas 2021 yang…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Komisi III DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Aziz. Seluruh fraksi setuju dan disampaikan DPR usai menjalankan fit and proper test, Rabu (20/1) Ketua Komisi III DPR, Herman mengatakan bahwa seluruh fraksi di Komisi III mufakat menyetujui Listyo Sigit sebagai Kapolri. “Menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri yang selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat dan diproses sesuai aturan perundang-undangan,” kata Herman. Dalam kesempatan yang sama, Herman mengatakan Komisi III juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri. Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, Listyo menyatakan…

gelitikpolitik.com – Jakarta, DPR dan Pemerintah menyepakati 33 RUU masuk dalam daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2021. Hal ini disepakati saat rapat kerja Menteri Hukum dan HAM, Badan Legislasi Nasional dan Dewan Perwakilan Daerah terkait pengambilan keputusan RUU Prolegnas Prioritas 2021. Berikut rinciannya: Usulan DPR1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Bima diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Walikota Bogor dan juga Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor. Dalam pemeriksaan kesekian kalinya ini, Bima Arya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan menghalangi penanganan wabah penyakit yang menyeret Habib Rizieq Shihab (HRS) “Kalau dua kali kemarin di Bogor, hari ini saya memenuhi panggilan Bareskrim,” kata Bima kepada wartawan seperti dikutip dari JPNN.com, Senin (18/1/2021). “Setiap langkah satgas ada landasan aturannya, agar tidak keluar dari koridor. Kami ingin tuntas, sekaligus menjelaskan kepada publik, biar klir. Ini tak ada urusan politik, ini…

gelitikpolitik.com – Jakarta, Ribka Tjiptaning yang merupakan anggota Komisi IX DPR RI kini dirotasi ke Komisi VII usai menyatakan penolakannya terhadap vaksinasi covid-19 buatan sinovac. Berdasarkan Surat Fraksi PDIP No 04/F-PDIP/DPR-RI/2020 tertanggal 18 Januari 2021, Ribka yang saat ini bertugas di komisi yang mengurusi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dipindah ke komisi VII yang membidangi terkait urusan energi, riset dan teknologi. “Ini rotasi biasa saja. Tetapi setiap keputusan politik pasti ada argumentasinya, yang barang tentu argumen tersebut didukung oleh fakta. Bagi semua pihak yang terkena rotasi silakan melakukan retrospeksi dan introspeksi,” kata Bambang Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI seperti dikutip CNN…

gelitikpolitik.com – Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Gus AMI mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim diganti, ia menilai mendikbud belum ada terobosan dalam mengatasi darurat pendidikan nasional. “Menteri Pendidikan yang kita harapkan dengan teknologi yang dia miliki, mengambil inisiasi untuk mengambil langkah-langkah alternatif bagi krisis darurat nasional pendidikan, tetapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda hal yang bisa diharapkan dari Menteri Pendidikan kita,” kata Gus AMI saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) 15 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB secara virtual, Sabtu (16/1/2021) “Saya mengusulkan Menteri Pendidikan segera diganti dengan Syaiful Huda dari Ketua Komisi…