Istana melempar sinyal akan adanya perombakan kabinet atau reshuffle yang ke sekian kalinya. Padahal, sisa masa jabatannya hingga 2024 tinggal sebentar lagi.
Awalnya, Ketua PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan agar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang keduanya merupakan kader NasDem perlu dievaluasi.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” Kata Djarot, Jumat (23/12) lalu.
Djarot mempertanyakan kebijakan Mentan Syahrul soal impor beras setelah sekian lama Indonesia melakukan swasembada. Ditambah dengan harga beras yang saat ini tinggi dan mulai memasuki panen raya.
“Saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik,” kata Djarot.
Direspon NasDem
Tak terima dengan statement Djarot. Irma Suryani Chaniago mengingatkan agar Djarot tak asal bicara dan menegaskan bahwa rencana perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden.
“Reshuffle adalah hak preogratif presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta evaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi,” kata Irma, Sabtu (24/12).
Menurut Irma, Syahrul Limpo dan Siti Nurbaya Bakar memiliki segudang prestasi. Pada era Siti misalnya, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia dapat ditekan dan udara jadi bebas dari kabut asap.
Irma meminta Djarot untuk melihat data mengenai impor beras yang terus berkurang ketika Syahrul Yasin menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
“Baca juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Syahrul Limpo sebagai Menteri Pertanian yang berkinerja baik,” kata Irma.
Imbas Manuver NasDem
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai bahwa isu reshuffle kali ini tak lepas dari manuver NasDem terkait deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
“kemungkinan reshuffle kali ini basisnya politik. Saya melihat reshuffle kali inia dalah persoalan deklarasi NasDem untuk Anies Baswedan,” kata Ujang seperti dilansir Kompas.com, Senin (26/12).
Ujang menilai bahwa jika rencana reshuffle ini dilakukan atas dasar politik, maka faktor kinerja menteri tak akan dipertimbangkan lagi. Artinya, sekalipun menteri tersebut bekerja dengan baik, bukan berarti dia tak akan diganti.
- Menuju Ajang ASEAN, BlueScope dan IAI Buka Pendaftaran Indonesia Steel Architectural Award 2026
- FORTUNE Indonesia Summit 2026 Kembali Digelar Jadi Forum Pengambil Keputusan Bisnis
- Penertiban Konsesi Korporasi di Sumatera Harus Diikuti Langkah Pemulihan Hak Rakyat Atas Tanah
- Ironi Wacana Pengangkatan Status PPPK Pegawai SPPG Di Tengah Status Guru Honorer
- Retro-Politik: Ketika Pilkada Hendak Kembali ke Setelan Pabrik
Pun sebaliknya, kendati kinerja seorang menteri buruk tetapi ia tak memenuhi alasan politis untuk dicopot, posisi menteri tersebut bakal aman.
“Ketika NasDem mencalonkan capres yang itu tidak disukai oleh kalangan Istana ya pasti punya resiko tersendiri dalam konteks politik. Dan NasDe sudah tahu dan paham itu,” pungkas Ujang.