Gelitik Politik – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan segera digelar menjadi salah satu agenda politik internal paling ditunggu. Partai berlambang Ka’bah ini sedang berada di persimpangan jalan. Setelah Pemilu 2024 gagal menembus ambang batas parlemen, PPP kini dipaksa melakukan introspeksi besar-besaran: bertahan dengan wajah lama atau bertransformasi dengan energi baru.
Di tengah situasi penuh tekanan itu, muktamar tidak lagi sekadar forum lima tahunan, melainkan pertaruhan eksistensi. Pertarungan kursi ketua umum menjadi sorotan, karena dari sanalah arah baru partai akan ditentukan.
Figur Lama, Figur Baru
Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menjadi nama pertama yang otomatis masuk bursa. Mardiono punya legitimasi formal. Ia ditunjuk sebagai pengganti Suharso Monoarfa usai gonjang-ganjing kepemimpinan pada 2022. Sejak saat itu, ia berusaha memimpin partai melewati masa krisis, meski hasil Pemilu 2024 jauh dari harapan. Kritik yang muncul pun cukup keras, terutama dari kader yang menilai elektabilitas PPP justru semakin merosot di bawah kepemimpinannya.
Namun, Mardiono tetap optimistis. Dalam beberapa kesempatan ia menegaskan,
“Muktamar ini harus menjadi momentum konsolidasi, bukan perpecahan. PPP harus bangkit, dan itu hanya bisa jika kita satu suara.” ujar Mardiono.
- FORTUNE Indonesia Summit 2026 Kembali Digelar Jadi Forum Pengambil Keputusan Bisnis
- Penertiban Konsesi Korporasi di Sumatera Harus Diikuti Langkah Pemulihan Hak Rakyat Atas Tanah
- Ironi Wacana Pengangkatan Status PPPK Pegawai SPPG Di Tengah Status Guru Honorer
- Retro-Politik: Ketika Pilkada Hendak Kembali ke Setelan Pabrik
- PO Proyek Ghaib ala Bupati Bekasi: Ketika Bapak-Anak Berakhir di KPK
Peta Dukungan Daerah
Dalam muktamar PPP, pertarungan bukan hanya di panggung pusat, melainkan juga di lobi-lobi daerah. Suara DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) adalah faktor kunci. Jawa Timur dan Jawa Tengah disebut sebagai medan utama. Dua provinsi ini menjadi basis historis PPP, sekaligus penentu arah dukungan mayoritas.
Kubu Mardiono mengklaim masih punya kendali struktural, terutama karena posisinya sebagai Plt Ketum membuatnya leluasa membangun hubungan dengan DPW. Namun, loyalis Romi tak kalah percaya diri. Mereka meyakini basis kultural di pesantren-pesantren masih berpihak pada Romi. Sementara kubu muda mencoba masuk lewat narasi perubahan: menghadirkan wajah segar agar PPP tidak lagi dicap sebagai partai “orang tua”.
Pertarungan Gengsi dan Eksistensi
Jika ditarik lebih jauh, pertarungan di muktamar PPP bukan hanya adu figur, tapi juga adu gagasan soal identitas partai. Apakah PPP akan tetap bermain pada narasi politik identitas Islam yang konservatif, atau mencoba bertransformasi dengan isu-isu modern yang lebih membumi untuk generasi muda?
Kegagalan menembus ambang batas parlemen telah menjadi alarm keras. Tanpa pembaruan strategi, PPP terancam hanya jadi catatan sejarah. Namun, pembaruan itu tidak akan mudah jika konflik internal masih terus membelit.
Jejak Panjang Drama Muktamar PPP
Untuk memahami dinamika kali ini, kita perlu menengok ke belakang. Muktamar PPP hampir selalu diwarnai konflik dan tarik-ulur legitimasi. Tahun 2014, misalnya, PPP terpecah antara kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz. Konflik itu bahkan berlanjut hingga ke meja hijau, membuat PPP terbelah selama bertahun-tahun.
Situasi serupa juga muncul di Muktamar 2020 di Makassar, di mana kepemimpinan Suharso Monoarfa akhirnya dikukuhkan, tetapi kembali berguncang dua tahun kemudian setelah adanya mosi tidak percaya. Sejarah ini menunjukkan, bagi PPP, muktamar bukan hanya agenda demokrasi internal, tetapi juga arena gladiator yang kerap melahirkan luka perpecahan.
Kini, dengan kondisi partai yang terancam hilang dari Senayan, tekanan untuk melahirkan titik temu jauh lebih besar. Jika konflik lama kembali berulang, bukan mustahil PPP kehilangan relevansinya sama sekali.
Menunggu Titik Temu
Menariknya, dalam sejarah PPP, lobi-lobi politik kerap menjadi penentu hasil akhir. Voting formal hanyalah puncak gunung es dari dinamika panjang yang berlangsung di kamar-kamar hotel, di ruang makan, hingga di ruang rapat kecil di luar forum resmi. Siapa yang paling lihai merajut kompromi, biasanya dialah yang keluar sebagai pemenang.
Kini semua mata tertuju pada muktamar kali ini. Apakah PPP mampu berdamai dengan masa lalu dan melahirkan figur pemersatu, atau justru kembali terjebak dalam pusaran konflik yang membuatnya semakin tak relevan?
Jawaban itu hanya akan hadir saat palu diketuk. Yang jelas, muktamar kali ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum hidup-mati partai Ka’bah.