Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menegaskan kepada kadernya untuk tunduk dan taat asas. Karena pada saat ini, PPP masih dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Mardiono juga meminta seluruh kader PPP termasuk Maluku untuk berada dalam satu garis komando dan mematuhi keputusan DPP PPP terkait dukungan Pilpres 2024 mendatang.
“Jangan berjalan sendiri-sendiri, harus tunduk dan taat asas dengan apa yang menjadi mekanisme dewan pimpinan pusat,” kata Mardiono seperti dikutip CNN Indonesia, Kamis, (03/11).
Urusan pengusulan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 akan dibicarakan bersama dengan KIB. Menurutnya, terkait kandidat calon presiden masih punya waktu panjang.
“Jadi masih kedekatan dengan KIB, ketika kita usung nanti melalui mekanisme, waktu masih panjang, nanti kesepakatan KIB itu menjadi putusan bersama,” tambahnya.
- Menuju Ajang ASEAN, BlueScope dan IAI Buka Pendaftaran Indonesia Steel Architectural Award 2026
- FORTUNE Indonesia Summit 2026 Kembali Digelar Jadi Forum Pengambil Keputusan Bisnis
- Penertiban Konsesi Korporasi di Sumatera Harus Diikuti Langkah Pemulihan Hak Rakyat Atas Tanah
- Ironi Wacana Pengangkatan Status PPPK Pegawai SPPG Di Tengah Status Guru Honorer
- Retro-Politik: Ketika Pilkada Hendak Kembali ke Setelan Pabrik
Di satu sisi, Mardiono mengklaim DPP PPP tak akan menjatuhi sanksi terhadap kadernya yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurutnya, dukungan kader terhadap Anies bukan suatu keputusan, melainkan hanya sebuah pikiran dan ide yang diserap dari akar rumput yang mengemuka.
“Tidak ya, karena lagi-lagi ini bukan keputusan, itu pikiran kader ya, pikiran-pikiran itu muncul bukan dari kader-kader partai saja namun berdatangan dari masyarakat. Namanya juga pesta demokrasi, pesta demokrasi itu hak semua warga negara,” ujar Mardiono.