Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan.
“Ya betul (telah dicopot),” kata Usman dilansir Kompas.com, Senin (05/09).
Usman menjelaskan bahwa pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melayangkan surat pemberhentian ketiga untuk Suharso pada 30 Agustus 2022.
Dalam keterangannya, pimpinan majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju pada Suharso Monoarfa secara pribadi dengan masyarakat Indonesia, yang merupakan pemilih dan simpatisan PPP.
Kemudian, tiga pimpinan majelsi meminta pendapat hukum dari Mahkamah Partai apakah langkah tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
“Serta meminta pengurus harian DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan pelaksana tugas ketua umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut,” lanjut Usman.
Dibantah Kubu Suharso
Sementara itu, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menyebut Suharso tidak mengundurkan diri menyebut bahwa Mukernas di Banten yang menetapkan Mardiono sebagai pengganti Suharso adalah ilegal.
“Saya barusan tabayun dengan Pak Suharso Monoarfa, ternyata beliau tidak mengundurkan diri sebagai Ketum PPP sehingga kabar Pak Harso mundur adalah hoax,” kata Tamliha saat dikonfirmasi, Senin (05/09)
Menurutnya, Ketua Umum hanya bisa dipilih dan diberhentikan melalui mekanisme Muktamar atau Muktamar Luar Biasa, bukan Mukernas. Terlebih, Mukernas yang digelar semalam tidak diteken oleh Ketua Umum Suharso Monoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi.
“Mukernas tersebut ilegal, sebab undangan Rapat Pengurus Harian tidak ditanda tangani oleh Ketum dan Sekjen DPP PPP,” sambung Tamliha.
“Tidak ada kewenangan Pimpinan Majelis memberhentikan Ketua Umum, sebab Ketua Umum PPP dipilih dan diberhentikan lewat Muktamar atau Muktamar Luar Biasa,” kata Tamliha.
Seperti diketahui, Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP melalui Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) dengan tema ” Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024″ yang diklaim dihadiri oleh ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP Se-Indonesia.