GelitikPolitik.com – Kabinet Prabowo yang dinamakan “Kabinet Merah-Putih” resmi dilantik pada 21 Oktober 2024, tepat sehari setelah Prabowo mengikrarkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia Ke-8 di hadapan MPR.
“Saudara-saudara sekalian, jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri. Juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya,” kata Prabowo saat sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Negara, dikutip Kamis (24/10/2024).
“Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang ‘wah kabinet Prabowo gemuk, banyak.’ Ya, negara kita besar, Bung!”
Prabowo mencontohkan Timor Leste yang hanya memiliki sekitar 1,3 juta penduduk, tetapi jumlah menteri kabinetnya mencapai 28. Menurut Prabowo, hal itu terjadi lantaran adanya koalisi di pemerintahan tersebut.
“Kalau kita negara otoriter hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 sampai 24 menteri,” ujarnya.
Namun, Prabowo menyatakan tidak menginginkan kondisi itu terjadi. Sebab, menurut dia, pemimpin itu semestinya bisa membawa dan memelihara kerukunan.
- Menuju Ajang ASEAN, BlueScope dan IAI Buka Pendaftaran Indonesia Steel Architectural Award 2026
- FORTUNE Indonesia Summit 2026 Kembali Digelar Jadi Forum Pengambil Keputusan Bisnis
- Penertiban Konsesi Korporasi di Sumatera Harus Diikuti Langkah Pemulihan Hak Rakyat Atas Tanah
- Ironi Wacana Pengangkatan Status PPPK Pegawai SPPG Di Tengah Status Guru Honorer
- Retro-Politik: Ketika Pilkada Hendak Kembali ke Setelan Pabrik
Akomodir Parpol
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai komposisi kabinet Prabowo yang didominasi elite partai politik itu berpotensi memicu kompetisi internal dan konflik kepentingan di antara partai koalisi tersebut. Menurut Arya, banyaknya menteri yang terafiliasi dengan partai politik bisa berdampak pada perebutan akses program strategis pemerintah.
“Sebagian menteri dan wakil menteri adalah elit partai politik, sehingga ada potensi perebutan akses terhadap program strategis pemerintah yang dapat mempengaruhi pemilih,” kata Arya dalam media briefing di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Jumat (25/10).
Arya juga menyoroti potensi konflik kepentingan dari menteri yang terhubung dengan kelompok bisnis tertentu. Arya menyarankan, agar pemerintah melakukan evaluasi berkala dan reshuffle jika diperlukan untuk menjaga efektivitas kabinet.
“Kabinet yang gemuk ini perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Arya.
Arya menilai, dengan gemuknya kabinet Prabowo bisa dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja agar tetap optimal dan tidak terganggu dengan konflik internal, lebih-lebih konflik politis.
Prabowo juga harus tegas untuk melakukan reshuffle terhadap pembantunya yang dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja dengan baik. “Reshuffle bisa dilakukan bahkan 6 bulan setelah kabinet dilantik jika diperlukan, demi memastikan program-program strategis pemerintah dapat berjalan lancar,” ujar Ari.
Minim Perempuan
Komposisi Kabinet Merah-Putih ala Prabowo dengan total 103 menteri dan wakil menteri yang mayoritas dari partai politik, hanya 14 perempuan yang masuk dalam jajaran kabinet.
Dari komposisi itu, kader Partai Gerindra mendominasi sebanyak 15 kursi, disusul Golkar 11 kursi, Demokrat 5 kursi, PAN 4 kursi, PSI 4 kursi, PKB 3 kursi, Gelora 2 kursi, PKS 1 kursi, PBB 1 kursi, Prima 1 kursi dan PKP 1 kursi.
Dari total itu semua, 47 orang berlatar belakang kader parpol, 26 orang berlatar belakang profesional, 7 orang birokrat/PNS, 7 orang akademisi, 7 orang ormas, dan 5 orang purnawirawan.
Anggota Dewa Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai jumlah keterwakilan perempuan mestinya mengalami pertumbuhan. Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam kabinet diperlukan untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan setara di ruang publik.
“Perempuan juga bisa mengambil peran penting dalam tata kelola pemerintahan negara,” kata Titi dikutip Tempo.co, Kamis, (17/10).