Penulis: Redaksi
Perbedaan tata letak tempat duduk dalam sebuah rapat kabinet sebaiknya tidak disikapi secara berlebihan atau dijadikan dasar untuk membangun berbagai spekulasi yang berpotensi memecah belah. Pengaturan tempat duduk dapat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan teknis maupun kebutuhan jalannya rapat, sehingga tidak serta-merta mencerminkan adanya persoalan dalam hubungan antarpejabat negara. Tata letak tempat duduk bisa dipengaruhi banyak hal, mulai dari kebutuhan teknis, susunan acara, hingga efektivitas jalannya rapat. Karena itu, posisi kursi tidak serta-merta menjadi gambaran adanya persoalan dalam hubungan antarpejabat negara. Hal yang jauh lebih penting untuk dilihat adalah substansi rapat itu sendiri.Evaluasi program pemerintah, penguatan koordinasi antarkementerian, penyelesaian persoalan, serta…
Gelitik Politik – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mererspons tudingan terkait penunjukan Aisyah Zakkiyah yang duduk sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk yang disebut-sebut merupakan keponakannya. Dody menantang siapa pun yang bisa membuktikan isu nepotisme itu dengan imbalan umrah sekeluarga. “Gue kasih sayembara kalau lu bisa buktikan. Gue kasih lu umrah sekeluarga lu semua,” kata Dody saat dikonfirmasi media di Komplek Istana Kepresidenana, Jakarta, Rabu (15/07). Saat wartawan kembali menanyakan sosok yang dimaksud bukan keponakannya, Dody tidak memberikan jawaban tegas, Ia hanya merespons singkat. “Ya lu pikir sendiri lah,” kata Dody sambil menutup pintu mobil. Duduk perkara, perkara duduk Sebelumnya,…
Oleh: Hafit Nur Ilyas – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Sistem politik yang inklusif dan partisipatif merupakan fondasi penting dalam memperkuat kualitas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam negara demokratis, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan menjadi indikator utama keberhasilan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, membangun sistem politik yang benar-benar inklusif dan partisipatif bukanlah tugas yang mudah. Terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar prinsip-prinsip demokrasi tidak hanya menjadi jargon, melainkan benar-benar diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara.Tantangan dalam Membangun Sistem Politik yang Inklusif dan Partisipatif 1. Kurangnya representasi masyarakatMasih banyak…
https://youtu.be/NqJgAz_7vTs
https://open.spotify.com/episode/5QkJlm3Nzv2g1UfxNSfsfa?si=7c54d4adcf9240b0
Muhammadiyah dan Bangsa Indonesia berduka, Guru Bangsa Buya Syafii Maarif berpulang. “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Telah wafat Buya Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua PP Muhammadiyah pada hari ini jam 10.15 di Yogyakarta,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter, Jumat (27/05). “Ummat Islam dan bangsa Indonesia kehilangan lagi salah seorang tokoh besarnya. Semoga Buya Syafii Maarif diampuni segala dosanya dan mendapat surga-Nya,” tambah Mahfud MD. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu sempat mengalami sesak nafas. Buya Syafii Maarif kemudian dirawat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Gampingan, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (11/04). Pada Rabu (18/05), Direktur RS PKU Muhammadiyah…
DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) yang menjadi landasan hukum UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pengesahan UU PPP ini dilangsungkan pada Rapat Paripurna DPR RI Selasa, 24 Mei 2022. Rapat langsung dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. “Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 13 tahun 2011 tentang PPP dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan dan dijawab setuju serentak oleh peserta rapat. Menurut Puan Maharani revisi UU PPP dilakukan pemerintah dan DPR karena tidak mengatur mekanisme pembentukan UU secara Omnibus Law atau Gabungan. Revisi UU PPP nantinya akan menjadi landasan hukum untuk…
Dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional, Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) melalui program “Peduli Kasih” menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Pintu Elok, Tanggerang, Banten, Sabtu (21/05) Ketua Umum CPP dr. Rosaline Rumaseuw, M.Kes bersama pengurus memberikan secara langsung “Sumbangan Kasih” kepada Ibu Wisye selaku Pengurus Panti Asuhan Pintu Elok. “Sesuai dengan tema Harkitnas 2022 Ayo Bangkit Bersama! maka semangat Kebangkitan Nasional harus kita rayakan bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di sini” ujar Rosaline. Kegiatan ini menjadi seruan kebangkitan bersama bangsa setelah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun lebih. “Kami ucapkan terimakasih kasih banyak kepada Cendekiawan Perempuan…
Ada yang menarik dari Audiensi Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) dengan Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Jumat (13/05). Ariza memakai mahkota Kasuari yang merupakan aksesoris adat suku Asmat Papua yang dipasang di kepala yang diberikan dr Rosaline selaku Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua. Hal ini bentuk kehormatan yang diberikannya pada masyarakat Papua pada umumnya dan khususnya yang ada di DKI Jakarta. Rosaline ingin memperlihatkan bahwa kita adalah Papua dan Papua adalah kita. Berharap pemerintah Indonesia ke depan bisa lebih bijaksana dalam menyikapi kondisi yang terjadi saat ini di Papua. Di DKI sendiri saat ini ada puluhan anak-anak Papua…