Penulis: Redaksi

Oleh: Hafit Nur Ilyas – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Sistem politik yang inklusif dan partisipatif merupakan fondasi penting dalam memperkuat kualitas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam negara demokratis, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan menjadi indikator utama keberhasilan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, membangun sistem politik yang benar-benar inklusif dan partisipatif bukanlah tugas yang mudah. Terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar prinsip-prinsip demokrasi tidak hanya menjadi jargon, melainkan benar-benar diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara.Tantangan dalam Membangun Sistem Politik yang Inklusif dan Partisipatif 1. Kurangnya representasi masyarakatMasih banyak…

https://youtu.be/NqJgAz_7vTs

https://open.spotify.com/episode/5QkJlm3Nzv2g1UfxNSfsfa?si=7c54d4adcf9240b0

Muhammadiyah dan Bangsa Indonesia berduka, Guru Bangsa Buya Syafii Maarif berpulang. “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Telah wafat Buya Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua PP Muhammadiyah pada hari ini jam 10.15 di Yogyakarta,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter, Jumat (27/05). “Ummat Islam dan bangsa Indonesia kehilangan lagi salah seorang tokoh besarnya. Semoga Buya Syafii Maarif diampuni segala dosanya dan mendapat surga-Nya,” tambah Mahfud MD. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu sempat mengalami sesak nafas. Buya Syafii Maarif kemudian dirawat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Gampingan, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (11/04). Pada Rabu (18/05), Direktur RS PKU Muhammadiyah…

DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) yang menjadi landasan hukum UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pengesahan UU PPP ini dilangsungkan pada Rapat Paripurna DPR RI Selasa, 24 Mei 2022. Rapat langsung dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. “Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 13 tahun 2011 tentang PPP dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan dan dijawab setuju serentak oleh peserta rapat. Menurut Puan Maharani revisi UU PPP dilakukan pemerintah dan DPR karena tidak mengatur mekanisme pembentukan UU secara Omnibus Law atau Gabungan. Revisi UU PPP nantinya akan menjadi landasan hukum untuk…

Dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional, Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) melalui program “Peduli Kasih” menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Pintu Elok, Tanggerang, Banten, Sabtu (21/05) Ketua Umum CPP dr. Rosaline Rumaseuw, M.Kes bersama pengurus memberikan secara langsung “Sumbangan Kasih” kepada Ibu Wisye selaku Pengurus Panti Asuhan Pintu Elok. “Sesuai dengan tema Harkitnas 2022 Ayo Bangkit Bersama! maka semangat Kebangkitan Nasional harus kita rayakan bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di sini” ujar Rosaline. Kegiatan ini menjadi seruan kebangkitan bersama bangsa setelah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun lebih. “Kami ucapkan terimakasih kasih banyak kepada Cendekiawan Perempuan…

Ada yang menarik dari Audiensi Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) dengan Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Jumat (13/05). Ariza memakai mahkota Kasuari yang merupakan aksesoris adat suku Asmat Papua yang dipasang di kepala yang diberikan dr Rosaline selaku Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua. Hal ini bentuk kehormatan yang diberikannya pada masyarakat Papua pada umumnya dan khususnya yang ada di DKI Jakarta. Rosaline ingin memperlihatkan bahwa kita adalah Papua dan Papua adalah kita. Berharap pemerintah Indonesia ke depan bisa lebih bijaksana dalam menyikapi kondisi yang terjadi saat ini di Papua. Di DKI sendiri saat ini ada puluhan anak-anak Papua…

Sinyal koalisi beberapa partai politik untuk menghadapi Pilpres 2024 semakin menguat. Lobi-lobi politik dengan bungkus silaturrahmi kerap dilakukan oleh beberapa pentolan partai. Meskipun 2024 masih dua tahun ke depan, namun euforianya sudah berasa mulai dari sekarang. Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto dengan Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa tadi malam di Rumah Heritage Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/05) menjadi sorotan. Sinyal ‘nongkrong’ yang tidak biasa ini dinilai sebagai lobi-lobi politik dalam rangka pembentukan koalisi partai untuk menghadapi Pilpres 2024, meskipun belum diketahui pasti siapa yang akan diusung. “Untuk menambah beringin, surya alam dan baitullah. Jadi kalau pohon…

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPMK) berdasarkan level untuk menangangi pandemi virus Covid-19 baik di wilayah Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali berakhir pada hari ini, Senin (09/05). PPKM Jawa-Bali sebelumnya diberlakukan selama tiga pekan, sejak 19 April lalu. Sementara itu, PPKM wilayah luar Jawa-Bali baru dimulai April lalu dan semuanya berakhir pada hari ini. Untuk PPKM Jawa-Bali, tidak ada satu pun kabupaten/kota yang masuk dalam kategorti PPKM level 4. Untuk daerah level 3 hanya tinggal 2 wilayah, level 2 sebanyak 97 kabupaten/kota, dan daerah level 1 sebanyak 29 kabupaten/kota. Sedangkan untuk PPKM luar Jawa-Bali pada dua pekan lalu, jumlah daerah yang bersatatus…