Hasil survei Litbang Kompas memaparkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menurun. Dilansir dari CNN Indonesia, pada periode Oktober 2021, tingkat kepuasan publik hanya mencapai angka 66,4 persen. Seperti diberitakan oleh Kompas edisi Selasa (19/10), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan itu menurun 2,7 persen dibandingkan April 2021.
Pada periode April 2021, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan menyentuh angka 69,1 persen dan ada 30,9 persen publik yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Litbang Kompas menyatakan, tren kepuasan publik terefleksi pada fluktuasi nilai kepuasan kinerja pemerintahan di berbagai bidang politik dan keamanan, hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Hasil survei Litbang Kompas kali ini juga terdapat anomali terkait kecenderungan pelemahan di bidang politik dan hukum, sementara bidang kesejahteraan sosial cenderung bertahan dan bidang ekonomi menguat.
Penguatan di bidang ekonomi itu berkaitan dengan kemampuan pemerintah mempertahankan performa perekonomian nasional di tengah pandemi.
Sementara itu, di bidang politik dan keamanan, kepuasan terhadap kinerja pemerintah menurun drastis dari 77 persen menjadi 70,8 persen pada periode Oktober 2021.
Kemudian, di bidang hukum, capaian angka kepuasan juga merosot dari 65,6 persen pada April 2021 menjadi 60,6 persen pada periode Oktober 2021. Publik menilai, masalah mengenai suap dan jual beli kasus maupun isu terkini pemberantasan korupsi belum membaik.
Isu lain yang terus bergulir yakni mengenai polemik yang membelenggu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peran Jokowi sebagai kepala negara yang ditunggu dalam menengahi kisruh internal KPK tak memenuhi harapan publik.
Survei Litbang Kompas menggunakan metode penelitian pengumpulan pendapat melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi pada 26 September hingga 9 Oktober 2021.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,8 persen.
Polemik Celeng-Banteng
Deklarasi dukungan capres 2024 dari sejumlah kader PDIP di Purworejo kepada Ganjar Pranowo berbuntut panjang. Kini muncul istilah celeng sebagai simbol kader partai banteng yang mendukung Ganjar.
Polemik bermula saat Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo, Alrbertus Sumbogo dan kawan-kawan mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar. Aksi tersebut dianggap oleh Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto telah melenceng dai arahan ketua umum Megawati Soekarnoputri, hingga muncullah sebutan celeng.
Para pendukung Ganjar semakin menjadi-jadi. Mereka malah membuat logo Barisan Celeng Berjuang sebagai perlawanan terhadap Bambang Pacul. Bahkan dia memberikan pernyataan balasan.
Polemik Celeng VS Banteng yang terjadi di internal PDIP menjadi sebuah preseden buruk, konflik internal ini bisa jadi boomerang untuk PDIP sendiri dalam melangkah menuju Pemilu 2024, terlebih PDIP belum menentukan sikap akan mencalonkan siapa pada pemilu 2024 nanti.
Santernya suara Puan Maharani yang digadang-gadang akan disiapkan untuk Pemilu 2024 dinilai beragam dari kalangan kader internal PDIP sendiri, meskipun diberbagai survey posisi Puan cenderung stagnan. Ngototnya PDIP memasang Puan tidak lebih sekedar mempertahankan trah politik Megawati.
Tidak mungkin pula PDIP menunjuk Jokowi yang sudah 2 periode menjadi presiden. Dimata Megawati, Jokowi tak ada istimewanya selain hanya sekedar ‘petugas partai’.
Langkah PDIP untuk menghadapi 2024 perlu diperhitungkan dengan matang, tidak perlu jumawa terhadap beberapa hasil survey baik yang sudah dirilis oleh lembaga independen maupun lembaga survey ‘orderan’, karena 2024 masih terhitung 3 tahun lagi dan eksalasi politik yang dinamis ini akan berubah tergantung bagaimana PDIP bisa mempertahankan angka survey dan kepercayaan publik terhadap partai yang katanya ‘partai wong cilik’ ini.
AH-GelitikPolitik.com