Perdana Menteri belanda Mark Rutte secara resmi menyampikan permintaan maaf pada Senin, (19/12). Permintaan maaf disampaikan dalam rangka 150 tahun berakhirnya perbudakan di koloni negara jajahan belanda pada masa lampau seperti Suriname dan pulau-pulau seperti Curacao dan Aruba di Karibia, dan Indonesia.
Dalam pidatonya yang dilakukan di nasional arsip Den Haag, Mark mengatakan bahwa perbudakaan adalah kejahatan kemanusiaan dan hanya bisa minta maaf atas kejahatan yang belanda lakukan di masa lalu.
“Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu,” kata Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dalam pidatonya, mengulangi permintaan maaf dalam bahasa Inggris, Papiamento dan Sranan Tongo, bahasa yang digunakan di kepulauan Karibia dan di Suriname.
Dia juga menambahkan bahwa negara Belanda ikut memikul tanggung jawab besar atas penderitaan yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunannya.
“Kami, yang hidup di sini dan sekarang, hanya bisa mengakui dan mengutuk perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” tambahnya.
- Menuju Ajang ASEAN, BlueScope dan IAI Buka Pendaftaran Indonesia Steel Architectural Award 2026
- FORTUNE Indonesia Summit 2026 Kembali Digelar Jadi Forum Pengambil Keputusan Bisnis
- Penertiban Konsesi Korporasi di Sumatera Harus Diikuti Langkah Pemulihan Hak Rakyat Atas Tanah
- Ironi Wacana Pengangkatan Status PPPK Pegawai SPPG Di Tengah Status Guru Honorer
- Retro-Politik: Ketika Pilkada Hendak Kembali ke Setelan Pabrik
Selain itu, Wakil Perdana Menteri Belanda, Sigrid Kaag pada kunjungan resminya ke Suriname pada pekan lalu mengatakan bahwa ini merupakan proses dimulainya momen yang sangat penting.
“Bahwa ini adalah proses akan dimulai menuju momen yang sangat penting pada 1 Juli tahun depan,” kata Sigrid.
Apa yang dikatakan oleh Mark dan rencana yang akan dilakukan ternyata tidak menyenangkan banyak orang sekaligus menuai kontroversi. Beberapa negara bekas jajahan dan perbudakan belanda menyampaikan kritik. Apa yang dilakukan belanda terkesan terburu-buru dan kurangnya konsultasi dianggap menunjukan sikap yang colonial.
Perdana Menteri Sint Maarten Silveria Jacobs mengatakan kepada media Belanda pada hari Sabtu bahwa pulau itu tidak akan menerima permintaan maaf Belanda jika dibuat pada hari Senin.
“Biar saya perjelas bahwa kami tidak akan menerima permintaan maaf sampai komite penasihat kami membahasnya dan kami sebagai negara mendiskusikannya,” kata Sint Marteen.
Namun di Aruba, Wever-Croes mengatakan kepada kantor berita ANP bahwa pulau tersebut menerima permintaan maaf tersebut, namun menekankan “itu adalah langkah pertama,” katanya.
Kelompok peringatan perbudakan mengatakan permintaan maaf apa pun harus dilakukan pada peringatan 150 tahun pada tanggal tersebut. Pada 1 juli tahun 2023, alih-alih tanggal “sewenang-wenang”, pada 19 Desember tahun ini. Keturunan perbudakan Belanda akan merayakan 150 tahun pembebasan dari perbudakan dalam perayaan tahunan yang disebut “Keti Koti” (Memutus Rantai) dalam bahasa Suriname.
Sementara itu, Rutte dalam pidatonya mengatakan bahwa memilih momen yang tepat untuk meminta maaf adalah masalah yang rumit.
“Tidak ada satu waktu yang tepat untuk semua orang, tidak satu kata yang tepat untuk semua orang, tidak satu tempat yang tepat untuk semua orang,” imbuhnya.