Manuver Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin untuk menggaet suara dari masyarakat Nahdliyin (sebutan untuk warga NU) gagal.
Hal ini karena Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf teguh pada prinsipnya agar PBNU tidak menjadi alat politik dan menjauhi politik praktis.
Dilansir Kompas.com, persoalan ini bermula ketika konsolidasi politik berupa deklarasi dukungan terhadap Muhaimin sebagai bakal calon presiden 2024 terjadi di Sidoarjo dan Banyuwangi, Jawa Timur. Konsolidasi politik tersebut rupanya melibatkan dua organ resmi PBNU, yakni Pengurus Cabang NU (PCNU) Banyuwangi dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU, tingkat kecamatan) se-Kabupaten Sidoarjo.
Pada kegiatan tersebut, Cak Imin datang berkunjung di PC NU Banyuwangi dan mengklaim telah memperoleh dukungan dari para Gus di Jawa Timur untuk maju pada pagelaran Pilpres 2024.
Sementara kegiatan sejenis juga dilakukan di Sidoarjo yang diinisiasi DPC PKB Sidoarjo dan melibatkan seluruh MWC Se-Sidoarjo.
Berbuntut Teguran Gus Yahya
Karena agenda konsolidasi politik tersebut, Gus Yahya memanggil pimpinan PC NU Sidoarjo dan Banyuwangi, pemanggilan tersebut untuk memberi kesempatan kedua pengurus cabang memberikan klarifikasi yang berlangsung di Kantor PBNU di Jakarta.
Keduanya memberikan klarifikasi langsung kepada Gus Yahya berkaitan dengan kegiatan konsolidasi politik Cak Imin. Setelah mendengar klarifikasi tersebut, Yahya mengaku sudah mendapat gambaran terkait dugaan kedua pengurus cabang dalam agenda konsolidasi Cak Imin yang notabene adalah agenda politik praktis.
“Terkait dengan PCNU Sidoarjo dan PCNU Banyuwangi, PBNU telah memberikan peringatan secara lisan dan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan lebih lanjut,” ucap Gus Yahya, dikutip situs resmis NU, yaitu nu.or.id.
Peringatan yang diberikan kepada PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo itu juga disebut berlaku untuk seluruh PCNU dan PWNU dan seluruh jajarannya se-Indonesia. Apabila lembaga apa pun dan di mana pun di lingkungan NU terlibat dalam politik praktis, PBNU akan memberikan peringatan secara tertulis.