Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo melalui akun twitternya menyinggung soal banjir di Kabupaten Siantang, Kalimantan Barat.
Cuitan terakhir Fadli diunggah pada Sabtu (13/11) pukul 17.51 WIB. Saat itu, Fadli mengomentari berita CNNIndonesia.com berjudul “Wajah Gundul Hutan Papua Dipotret Satelit NASA”.
“Deforestasi itu nyata,” cuit Fadli sembari mengutip berita tersebut.
Setelah cuitan itu, hanya ada satu aktivitas Fadli di Twitter. Ia me-retweet cuitan @zarazettirazr yang mengomentari pernyataan kepolisian soal teroris menanam pohon kurma 4 hektare di Lampung.
“Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sdh 3 minggu banjir belum surut,” duit Fadli mengomentari foto Jokowi saat mengaspal di Mandalika.
Usai komentar itu, Fadli dikabarkan mendapat teguran langsung dari Prabowo. Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menyebut teguran dilayangkan karena pernyataan Fadli tak merupakan suara partai.
Pertaruhan Nama Prabowo?
Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dipertaruhkan karena memilih menyikapi kritikan Fadli Zon dengan teguran. Pengamat politik Ujang Komarudin memprediksi elektabilitas Prabowo bakal tergerus jika mempertahankan sikapnya.
Menurut Ujang, sudah sejak dulu Fadli Zon memang memiliki DNA sebagai kritikus. Karena itu seharusnya Gerindea bisa memberikan keleluasaan kepada Fadli untuk tetap mempertahankan jika kritis, kendati posisi Gerindra saat ini berada di koalisi. Sebab, kata Ujang, kerugian bakal melanda Prabowo jika terus melarang kritik Fadli Zon dengan memberikan teguran.
“Besar atau kecil akan berpengaruh. Jika terus melarang Fadli Zon maka rakyat bisa saja akan menyalahkan Prabowo. Itu bisa membuat elektabilitas Prabowo bisa stagnan bahkan menurun,” ujar Ujang dihubungi Suara.com, Senin (15/11/2021).
Sikap Prabowo yang menegur Fadli Zon usai mengkritik Presiden Jokowi itu memang patut dipahami. Mengingat posisi Gerindra di koalisi dan Prabowo yang kini menjadi bawahan Jokowi dengan menjabat Menteri Pertahanan.
“Karena ada dalam koalisi pemerintahan, maka ada hukum tak tertulis diantara mereka. Masa ada dalam koalisi pemerintah, tapi mengkritik pemerintah. Bisa diistilahkan jeruk makan jerus. Inilah salah satu minus gabung dengan pemerintah, tak bisa bersuara keras dan lantang untuk membela rakyat,” tutur Ujang.
Namun begitu bagi Ujang sikap Prabowo tetap dinilai berlebihan. Ia menyebut sikap kritis itu sudah menjadi hak Fadli Zon selaku anggota DPR dalam melalukan fungsi pengawasan.
“Apa yang dilakukan Prabowo berlebihan. Hak Fadli Zon sebagai anggota DPR untuk menyuarakan kondisi dan masalah banjir yang sedang dihadapi masyarakat Sintang. Mestinya didukung dan dorong agar lebih kencang lagi mengkrtik,” kata Ujang.
Dengan melakukan peneguran terhadap Fadli, Gerindra dinilai memiliki kerisauan soal posisinya di koalisi partai pemerintah. Ujang berujar Gerindra memilih menghindari polemik di koalisi, maka menegur Fadli Zon yang kritis adalah jalan yang dipilih.
“Dampak itu dihindari oleh Gerindra, dengan cara menegur Fadli Zon,” tandasnya.
Namun, pakar politik Universitas Paramadina Akhmad Khoirul Umam menyebut bahwa Gerindra mencoba memperingati Fadli Zon karena saat ini Gerindra mendukung Pemerintahan Jokowi di Koalisi Indonesia Maju.
“Dalam konteks etika koalisi, kritik yang dilontarkan Fadli Zon memang tidak elok. Gerindra tentu paham bahwa esensi dan konsekuensi dari koalisi politik adalah kebersamaan, saling mendukung dan menguatkan; bukan saling mengkritik atau menjatuhkan. Jika partai politik berkoalisi tetapi masih ada elemennya ‘celometan’,” kata Umam saat dilansir detik.com, Senin (15/11/2021)
Lebih lanjut, Umam menjelaskan ada 2 indikasi alasan Fadli Zon masih tetap aktif mengkritik Jokowi meski Gerindra sudah berkoalisi. Salah satu alasannya yakni ada ketidaksolidan di internal Gerindra.
“Pertama, tidak solidnya elemen internal partai politik dalam mendukung keputusan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan. Sehingga keputusan koalisi politik menjadi produk yang sifatnya dipaksakan oleh elite, ‘top-down’, dan tidak natural. Akibatnya, koalisi hanya kamuflase karena sel-sel politik di internal partai masih mencoba memanfaatkan titik lemah mitra di dalam pemerintahan,” jelas Umam.
Alasan kedua, Umam berpendapat Gerindra sengaja bermain politik standar ganda. Artinya, kata dia, Gerindra tetap ingin menikmati posisi aman di koalisi tapi tetap tidak ingin kehilangan dukungan dari pihak yang kecewa dengan pemerintah untuk modal Pemilu 2024.
“Partai bisa saja secara sengaja menggunakan politik standar ganda (double standard). Di satu sisi, partai ingin menikmati ‘political leverage’ dari koalisi pemerintahan dengan mendapatkan sumber akses logistik hingga untuk mengamankan partai agar bebas dari berbagai macam gangguan. Namun di sisi lain, partai politik tidak siap menerima kekurangan pamerintah. Sehingga, ia berusaha mempertahankan dukungan basis pemilih loyalnya yang semula kecewa dan tidak sejalan dengan pemerintah,” ucapnya.