Penulis: Mira Chrisnanda
Gelitik Politik – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo atas pencabutan izin korporasi yang terbukti melakukan perusakan hutan berkaitan dengan bencana ekologis di Sumatera. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi pada Selasa, (20/01/2026) mengumumkan pencabutan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.Dalam penjelasan lanjutan, perizinan ke-28 perusahaan tersebut diantaranya izin untuk pemanfaatan hutan (PBPH), izin usaha pertambangan (IUP) tambang dan izin usaha perkebunan (IUP) perkebunan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Diantaranya, PT Toba Pulp Lestari dengan izin seluas 167.912, yang hampir 4 dekade merampas tanah adat dan merusak hutan adat Masyarakat…
Gelitik Politik – Udah tau belum? kalo Badan Gizi Nasional (BGN) menutup 112 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) gegara kasus dugaan kerancunan yang makin marak belakangan ini guys! Nanik S Deyang sebagai Wakil Kepala BGN sih bilang dari 112 SPPG yang ditutup, 13 diantaranya udah mengajukan untuk beroperasi lagi. “Yang ditutup jumlahnya 112 SPPG. Dari 112, ini yang menyatakan siap dibuka lagi 13. Tapi kita belum, kita lagi mau cek lagi,” katanya dilansir CNN Indonesia. Selasa (21/10). Nanik bilang lagi kalau SPPG yang dibuka kembali harus memenuhi sejumlah syarat, diantaranya itu mengantongi Sertifikat Laik…
Gelitik Politik – Presiden Prabowo Subianto baru aja teken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Salah satu isinya: rencana pindah-pindahan besar-besaran ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Targetnya, tahun 2028 IKN udah resmi jadi ibu kota politik.(Bahasa gampangnya: panggung gosip politik sebentar lagi ganti venue, bro-sis). Dalam dokumen resmi itu, tertulis: “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028…” (Perpres No. 79/2025). Apa aja isi Perpresnya? Buat apa semua ini? Kata Perpres, biar pusat pemerintahan bisa jalan mulus di sana. Tapi buat kita,…
“Dalam teori symbolic interactionism, makna politik dibentuk dari interaksi keseharian yang dimediasi simbol dan narasi. Dedi memanfaatkan ini secara cerdas, tapi kita juga harus waspada terhadap jebakan personalized politics yang berlebihan. Politik yang sehat seharusnya memperkuat sistem, bukan hanya figur.”
GelitikPolitik.com – Sssstttt ada yang ‘silaturahmi’ lebaran nih, tapi bukan sekedar maaf-maafan atau sungkeman ala orang Jawa, ini bukan silaturahmi biasa coy. Lu bayangin dua ketua umum partai besar di republik ini bertemu, yak Presiden Prabowo Subianto ketemu empat mata sama Bu Mega, dua tokoh yang katanya hubungannya ‘panas-panas dingin’. Pertemuan empat mata di kediaman Bu Mega di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam (07/04) itu dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Ia cerita detail pertemuan dua tokoh penting itu. “Semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati…
GelitikPolitik.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. Hal ini tertuang dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan, revisi ini memberi DPR ruang untuk meninjau kembali kinerja pejabat yang telah mereka tetapkan dalam rapat paripurna. Jika dalam evaluasi ditemukan kinerja yang tidak memenuhi harapan, DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian. “Dengan pasal 228A diselipkan,…
GelitikPolitik.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga, Pramono-Rano sebagai gubernur Jakarta terpilih pada hari ini. Pasangan ini akan ditetapkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta yang akan digelar di Hotel Pullman, Jakarta Barat. Pramono-Rano resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta Periode 2025-2030. “Rencananya esok (senin) KPU RI akan terbitkan surat dinas terkait Pasal 57 ayat (1) Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024. Kamis hari penetapannya serentak paslon terpilih,” ujar Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Dody Wijaya, Minggu (05/1). Setelah resmi ditetapkan,…
GelitikPolitik.com – Jakarta, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta pemerintah membentuk crisis center buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya. Meutya mengatakan layanan di 282 institusi pemerintahan saat ini terdampak peretasan tersebut. Seluruh institusi yang terdampak itu pun harus dipandu untuk memulijkan data mereka, salah satunya melalui crisis center. “Buat crisis center. Crisis center ini salah satunya selalu meng-update,” kata Meutya dilansir CNNIndonesia.com di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (27/06). Menurut Meutya, crisis center itu juga berfungsi untuk memberikan perkembangan info ke publik prihal penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. “Kami tetap harus mewanti-wanti bahwa perlindungan data itu…
GelitikPolitik.com – Jakarta, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Hugua, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melegalkan politik uang pada Pilkada 2024 mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hugua saat rapat kerja (raker) Komisi II DPR, bersama KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat Komisi II DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (15/05). “Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politics ini keniscayaan, tidak ada yang memilih di masyarakat karena atmosfernya beda,” ujar Hugua dilansir Beritasatu.com. Menurutnya, politik uang sudah menjadi sesuatu yang wajar dan niscaya di masyarkat.…