Penulis: Haliza Nurul Kamila
GelitikPolitik.com – Infooo infooo wargaaaa, pada tau belom Kepala PCO alias Presidential Communication Office alias Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mundur dari jabatannya. Mau tau kenapa? Doi bilang gini “Maka pada hai ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat 2 kawan baik saya, Menteri Sekretaris Neagra dan Sekretaris Kabinet,” kata Hasan. Katanya sih, keputusan mundur dari jabatan Kepala PCO itu melalui proses yang matang (masak aer kali biar mateng) dan tidak emosional. Hasan juga bilang sudah saatnya menepi dan memberikan kesempatan kepada sosok yang lebih baik.…
GelitikPolitik.com – No Rocky No Party, Bung Rocky mengerung lagi, kemaren doi bilang kalo situasi yang terjadi sekarang yang disebut “Indonesia Gelap” itu ulah Presiden Jokowi. (Priiiiittttt itu doi yang bilang). Kata doi, praktek kekuasaan era Jokowi telah merusak tatanan demokrasi dan meredupkan cahaya konstitusi.”Kita sebut Indonesia Gelap karena memang Presiden Jokowi menggelapkan konstitusi,” kata Bung Rocky di kanal YouTube miliknya, Kamis (10/04). Doi juga menuding langkah Jokowi dalam mengatur siasat kepentingan pribadi dan keluarga melalui proses politik yang mestinya demokratis justru dimapulasi demi anak. “Presiden Jokowi menghalangi cahaya konstitusi sehingga Indonesia jadi gelap supaya kasak-kusuk yang disebut cawe-cawe itu…
GelitikPolitik.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak 961 orang kepala daerah beserta para wakilnya. Pelantikan serentak ini pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia. Upacara pelantikan itu digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/02). Seluruh kepala daerah yang dilantik dikirab dari Monas menuju Istana. Acara dilanjutkan degan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan keppres, pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan gubernur dan wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. “Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sesuai agama masing-masing?” ujar Prabowo kepada seluruh kepala daerah. “Bersedia,” jawab para kepala daerah. Prabowo kemudian memimpin…
GelitikPolitik.com – Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin melantik Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sundjojo atau lebih karib dikenal sebagai Deddy Corbuzier sebagai staff khusus menteri pertahanan bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kementerian Pertahanan, Brigjen (TNI) Frega Wena Inkiriwang menjelaskan bahwa Deddy Corbuzier ditunjuk sebagai stafsus Menhan dalam kapasitasnya sebagai pakar komunikasi publik. “Pengaruh luas di media, termasuk media sosial dan keahliannya dalam komunikasi publik, diharapkan nantinya dengan peran Bapak Deddy akan berkontribusi dalam memperkuat literasi pertahanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bela negara,” katanya melalui keterangan tertulis. Menurutnya, pengangkatan Deddy juga sesuai dengan Bab IX tentang…
GelitikPolitik.com – Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi didesak publik untuk mundur sebagai menteri pasca diretasnya Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDSN 2). Akibat peretasan itu, layanan publik di Indonesia sempat lumpuh. “Ya tunggu saja lah,” ujar Budi Arie saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (27/06). “Ah sudah lah biar saja,” lanjut Budi menjawab desakan agar dirinya mundur. Budi Arie memilih tidak berkomentar atas desakan masyarakat yang menginginkannya mundur usai Pusat Data Nasional Sementara 2 diretas hacker. “Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara,” katanya. Budi menegaskan tidak ada kebocoran data yang timbur…
GelitikPolitik.com – Jakarta, Komisi I DPR bakal memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meminta penjelasan terkait diretasnya Pusat Data Nasional (PDN) pada Kamis (27/06). Pemerintah memberikan keterangkn bahwa server PDN lumpuh akibat diserang ‘ransomware Lockbit 3.0’. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz menilai penjelasan pemerintah soal peretasan PDN belum rinci dan mendalam. Komisi I akan meminta penjelasan lebih dalam untuk memutuskan sikap. “Kamis Insya Allah akan panggil. Baik Kominfo dan juga BSSN,” kata Meutya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/06). Seperti yang diketahui bersama bahwa Pusat Data Nasional (PDN) lumpuh karena…
GelitikPolitik.com – Solo, Partai Golongan Karya (Golkar) menyiapkan Sekar Krisnauli Tandjung untuk maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo 2024. Sekar yang tak lain merupakan putri bungsu Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung. Sekar Tandjung menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Solo. “Pilkada di Solo itu ada putrinya Akbar Tandjung, disiapkan oleh Partai Golkar, Sekar Tandjung,” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai salat iduladha di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (17/06). Sekar merespons singkat terkait dirinya yang disipakan Golkar untuk maju Pilwalkot Solo. “IsnyaAllah mas mohon doa dan dukungannya,” kata Sekar. Sekretaris DPD…
GelitikPolitik.com – Atas nama Cendekiawan Perempuan Papua, Ketua Umum CPP dr Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter yang terjadi pada Minggu (19/5/2024). Diketahui, helikopter yang ditumpangi Presiden Raisi jatuh di pegunungan dekat perbatasan Azerbaijan dan Iran. “Saya mengucapkan turut berduka cita. Kepada Istri & keluarga yang ditinggal dan seluruh rakyat Iran atas musibah ini, semoga almarhum diterima di sisi Tuhan,” Ucap Rosaline.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD atau tidak dipilih langsung oleh masyarakat kembali mengemuka. Usulan itu datang dari pimpinan MPR dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Senin (10/10). Ketua MPR Bambang Soesatyo membahas evaluasi sistem pilkada sembari menyoroti peningkatan kasus korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah. Menurutnya, langkah pengembalian pilkada dilakukan di tingkat DPRD sah sah saja dilakukan, karena proses itu pun tetap demokratis dan sesuai dengan Pancasila sila ke empat. “Mengembalikan pemilihan melalui DPRD, juga sebenarnya demokratis, karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila,” kata Bamsoet. Bamsoet khawatir penyelenggaraan pilkada…