Penulis: Fahry Ramdhan

Gelitik Politik – Info wargaaa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kocong ulang atau bahasa kerennya reshuffle kabinet Merah Putih di lima kementerian. Mau tau nggak siapa aja yang diganti? yeee sabar. Menteri Sekretaris Negara sebelumnya udah nge-spill nih soal reshuffle ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (08/09). “Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susuna Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo. Kementerian apa aja si? Lima kementerian yang bakal diganti nahkodanya yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang…

GelitikPolitik.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono membuka Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC). Tujuan acara ini adalah memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat maritim global sekaligus menyoroti peran penting sektor ini sebagai salah satu pilar utama penopang perekonomian nasional. Pada kesempatan tersebut, AHY menegaskan pentingnya industri maritim dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Indonesia memiliki potensi luar biasa di sektor kemaritiman. Ajang IMW 2025 ini menjadi momentum kita bersama untuk membangun konektivitas, memperkuat keberlanjutan, dan mengadopsi digitalisasi di seluruh rantai nilai industri maritim,” ujarnya, di JCC Senayan, Senin…

GelitikPolitik.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang TNI yang telah direvisi. Penandatanganan dilakukan sebelum Lebaran. “Sudah, sudah, sebelum Lebaran, tanggal berapa ya itu, 27 atau 28, nanti aku cek lagi ya,” ujarnya kepada wartawan pada Kamis (17/4/2025). UU tersebut sebelumnya telah disahkan DPR pada 20 Maret. Presiden Prabowo menjelaskan alasan percepatan pengesahan UU TNI. Menurutnya, pergantian pimpinan TNI yang terlalu cepat menjadi persoalan. “RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis,” katanya. Ia menilai situasi…

GelitikPolitik.com – Mumpung Presiden Prabowo lagi kunjungan keluar negeri, eeeh beberapa pembantu presiden aka menteri pada ke Solo buat ketemu Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Yaaa emang sih masih suasana lebaran, tapi kan yakali politisi ketemu tanpa bawa tujuan tertentu. Eh. Petinggi PKS, Mardani Ali Sera mengkritik sejumlah menteri yang melakukan kunjungan ke kediaman Jokowi. “Ya, yang pertama tentu silaturhami tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani. Jumat (11/04). Siapa aja si yang jalan-jalan ke Solo? Nih ya, ada Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah melakukan…

GelitikPolitik.com – Baru berapa bulan dilantik, saat pejabat lain bingung ngurusin arus balik dan arus mudik, Bupati Indramayu Lucky Hakim malah plesiran ke Jepang. Rupanya, doi liburan ke Jepang nggak izin Kementerian Dalam Negeri sama Gubernur Jawa Barat yang notabene atasan kepala daerah. “Wah berarti saya harus izin, kan Gitu. Saya langsung ‘izin Pak Gubernur. Saya nanti tanggal 8 sudah di Indramayu Kok’. Pak Gubernur bilang, ‘bukan tanggal 8 ya, tapi pergi keluar negerinya’. ‘Punten Pak Gubernur, saya ini cuti bersama’ Lalu beliau ngasih tahu bahwa ‘Kepala daerah itu, walaupun semuanya pada libur, tapi kepala daerahnya tidak’. Di situlah, ‘Oh…

GelitikPolitik.com – Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Republik Turki dengan menyepakati 13 poin kerja sama. hal ini dimulai dengan ditanda tanganinya Momerandum of Understanding (MoU) yang ditanda tangani kedua belah pihak. Penandatanganan dokumen tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Tukri Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/02). “Dalam hal ini kami telah menandatangani sebanyak 13 perjanjian, mulai dari bidang energi, kesehatan, pertanian, industri pertahanan, komunikasi, hingga pendidikan,” kata Erdogan seperti dilansir Antara. Sebanyak 13 poin kerja sama tersebut adalah:

GelitikPolitik.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda semua agenda rapat dengan pemerintah untuk membahas pemangkasan anggaran. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui surat edaran DPR yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco pada 7 Februari 2025. Surat ditujukan Pimpinan Komisi I hingga XIII. “Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian / Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja,” dikutip dari surat tersebut Dalam suratnya, Dasco meminta Komisi yang telah melakukan…

GelitikPolitik.com – Jakarta, Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tidak hormat. Pemecatan ini ditandai dengan ditekennya Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Hasyim Asy’ari. “Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy’ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, Rabu (10/07). Tindakan Asusila Hasyim Sebelumnya diberitakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan…

GelitikPolitik.com – Jakarta, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjatuhkan sanksi ringan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang mengklaim persetujuan semua partai politik dalam wacanan amandemen UUD 1945. MKD DPR dalam sidang putusan yang digelar Senin, (24/06) menyatakan Bamsoet tidak menaati kode etik anggota dewan. “MKD memutuskan dan mengadili sebagai berikut: satu, menyatakan Teradu terbukti melanggar. Dua, memberikan sanksi kepada teradu berupa sanksi ringan dengan teguran tertulis,” kata Ketua MKD DPR Adang Daradjatun dalam amar putusannya. Mahkamah menilai setiap anggota menghormati keberadaan lembaga legislatif dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya. “Menimbang hal pertama pokok aduan a quo,…