Penulis: Fahry Ramdhan

GelitikPolitik.com – Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Republik Turki dengan menyepakati 13 poin kerja sama. hal ini dimulai dengan ditanda tanganinya Momerandum of Understanding (MoU) yang ditanda tangani kedua belah pihak. Penandatanganan dokumen tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Tukri Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/02). “Dalam hal ini kami telah menandatangani sebanyak 13 perjanjian, mulai dari bidang energi, kesehatan, pertanian, industri pertahanan, komunikasi, hingga pendidikan,” kata Erdogan seperti dilansir Antara. Sebanyak 13 poin kerja sama tersebut adalah:

GelitikPolitik.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda semua agenda rapat dengan pemerintah untuk membahas pemangkasan anggaran. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui surat edaran DPR yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco pada 7 Februari 2025. Surat ditujukan Pimpinan Komisi I hingga XIII. “Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian / Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja,” dikutip dari surat tersebut Dalam suratnya, Dasco meminta Komisi yang telah melakukan…

GelitikPolitik.com – Jakarta, Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tidak hormat. Pemecatan ini ditandai dengan ditekennya Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Hasyim Asy’ari. “Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy’ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, Rabu (10/07). Tindakan Asusila Hasyim Sebelumnya diberitakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan…

GelitikPolitik.com – Jakarta, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjatuhkan sanksi ringan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang mengklaim persetujuan semua partai politik dalam wacanan amandemen UUD 1945. MKD DPR dalam sidang putusan yang digelar Senin, (24/06) menyatakan Bamsoet tidak menaati kode etik anggota dewan. “MKD memutuskan dan mengadili sebagai berikut: satu, menyatakan Teradu terbukti melanggar. Dua, memberikan sanksi kepada teradu berupa sanksi ringan dengan teguran tertulis,” kata Ketua MKD DPR Adang Daradjatun dalam amar putusannya. Mahkamah menilai setiap anggota menghormati keberadaan lembaga legislatif dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya. “Menimbang hal pertama pokok aduan a quo,…

GelitikPolitik.com – Jakarta, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pupus harapan untuk lolos menuju Senayan pada Pemilu 2024. Partai berlambang ka’bah ini pertama kali dalam sejarah tidak bisa mempertahankan eksistensinya di DPR. Terkait hal tersebut, beredar kabar bahwa empat pimpinan majelis PPP meminta agar partai segera menggelar Muktamar untuk mengevaluasi perolehan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Empat majelis tersebut yakni Majelis Kehormatan yang diketuai Zarkaih Nur, Majelis Pakar di bawah Prijono Tjiptoherijanto, Majelis Syariah di baawah Mustofa Aqil Sirodj, dan Majelis Pertimbangan yang diketuai Muhammad Romahurmuziy. Surat permintaan itu disampaikan untuk Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono pada 1 Mei 2024. “Kami…

GelitikPolitik.com – Sorong, – Tanpa alasan yang jelas, Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad diketahui tak kunjung melakukan pelantikan pejabat eselon II di wilayah tersebut. Selama kurang lebih 4 (empat) bulan terakhir, belasan nama calon Pejabat eselon II tersebut, digantung tanpa memiliki kepastian. “Kita semua sudah tahu Pemprov telah umumkan secara terbuka nama-nama ASN yang mengikuti tes untuk menduduki jabatan eselon dua. Kita lihat disitu banyak didominasi Orang Asli Papua (OAP). Ini artinya calon pejabat khususnya dari OAP sudah sangat siap untuk menduduki eselon dua. Karena itu mereka (harus) segera dilantik dalam bulan Mei ini, supaya para pejabat…

GelitikPolitik.com – Jakarta, Anggota Komisi II DPR RI Hj Rosiyati MH Thamrin dalam Rapat Kerja bersama Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan tegas meminta klarifikasi atas surat OIKN bernomor 179/DPP/OIKN/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 terkait undangan kehadiran untuk menindaklanjuti pelanggaran pembangunan yang tidak berijin dan tidak sesuai dengan Tata Ruang IKN. Rosiyati mengungkapkan sekitar 200 warga empat desa di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, diminta untuk merobohkan bangunan mereka. Alasannya, bangunan-bangunan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Ibu Kota Nusantara (IKN). Para warga, yang terdiri dari masyarakat adat maupun yang sudah lama tinggal, diberi batas…

GelitikPolitik.com, – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dikenal dengan UU ITE Jilid II. Pengundangan UU ITE baru ini dilakukan pada Selasa (02/01) dan bisa diakses salinannya pada situs Kementerian Sekretariat Negara. “Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disahkan tanggal 02 Januari 2024, diundangkan tanggal 2 Januari 2024,” dikutip dari laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (04/01). Sebelumnya, Revisi UU ITE ini disahkan DPR pada Rapat Paripurna ke-10 penutupan masa sidang II 2023-2024. Apa saja poin penting perubahannya? Lalu apa sih poin penting perubahan UU ITE…

GelitikPolitik.com – Jakarta, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengungkapkan bahwa dirinya adalah manusia unik karena putri Presiden pertama Ir. Soekarno. Hal itu disampaikan pada saat dirinya menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tajuk “Gerakan Semesta Mencegah Stunting” yang digelar di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/02). “Saya sering mengatakan pada diri saya, saya ini manusia unik di Indonesia. Supaya tahu dulu sedikit CV saya. Saya ini akan Presiden Soekarno, presiden pertama RI,” kata Mega. Soekarno menjadi sosok yang visioner, terlihat dari beberapa arsip yang tersimpan rapi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Ini bukannya…