Oleh: Hafit Nur Ilyas – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Sistem politik yang inklusif dan partisipatif merupakan fondasi penting dalam memperkuat kualitas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam negara demokratis, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan menjadi indikator utama keberhasilan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- Kocok Ulang Kabinet Prabowo
- Rentetan Kejadian Demo Agustus: Ulah yang Memantik Amarah
- Indonesia Summit 2025: Kolaborasi Lintas Generasi untuk Masa Depan Indonesia
- Jual-Beli Kuota Haji
- Ketok Palu Pemisahan Pemilu
Namun, membangun sistem politik yang benar-benar inklusif dan partisipatif bukanlah tugas yang mudah. Terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar prinsip-prinsip demokrasi tidak hanya menjadi jargon, melainkan benar-benar diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara.Tantangan dalam Membangun Sistem Politik yang Inklusif dan Partisipatif
1. Kurangnya representasi masyarakatMasih banyak kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan ruang representasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan, terutama kelompok marjinal seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kaum muda. Ketidakterwakilan ini berpotensi menciptakan ketimpangan kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan seluruh elemen masyarakat.
2. Diskriminasi dan ketidaksetaraanPraktik diskriminatif dan ketimpangan dalam akses politik menjadi penghambat utama sistem yang adil. Diskriminasi berbasis identitas atau status sosial sering kali menutup peluang bagi sebagian warga negara untuk terlibat secara setara dalam proses politik.
3. Kurangnya akses terhadap informasi publikPartisipasi politik yang efektif hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang memadai. Minimnya transparansi dalam proses kebijakan dan keputusan pemerintah dapat menghambat keterlibatan warga serta menurunkan tingkat kepercayaan publik.
Solusi dalam Membangun Sistem Politik yang Inklusif dan Partisipatif
1. Meningkatkan representasi masyarakatPemerintah perlu mendorong pembentukan wadah-wadah partisipatif dan memperkuat kebijakan afirmatif untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Memperluas akses informasiTransparansi dan keterbukaan informasi harus menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi terkait proses politik, legislasi, dan kebijakan dapat diakses secara mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Peningkatan pendidikan politikPemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan akan membekali warga negara dengan pengetahuan dan keterampilan untuk terlibat secara aktif dan kritis dalam sistem politik.
Peran Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Politik Inklusif dan Partisipatif
1. Partisipasi aktif Warga negara perlu berperan aktif dalam proses politik, baik melalui jalur formal seperti pemilu maupun melalui forum-forum dialog dan konsultasi publik. Partisipasi aktif juga mencakup keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil dan kegiatan advokasi.
2. Pengawasan terhadap jalannya pemerintahanWarga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Pengawasan publik berperan penting dalam mendorong akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
3. Pemahaman politik yang memadaiMemiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik, proses legislasi, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara akan meningkatkan kualitas partisipasi. Oleh karena itu, setiap individu perlu membangun kesadaran politik sejak dini.
Pembangunan sistem politik yang inklusif dan partisipatif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara. Upaya ini memerlukan sinergi antara kebijakan publik yang berpihak kepada keterbukaan dan keadilan, serta kesadaran kolektif masyarakat untuk terlibat secara aktif. Dengan memperkuat representasi, memperluas akses informasi, dan meningkatkan literasi politik, sistem politik kita dapat bergerak ke arah yang lebih demokratis, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama.