Gelitik Politik – Kalau kalian pikir kerja sama paling solid antara bapak dan anak itu cuma ada di iklan asuransi atau konten masak-masak, kalian jelas kurang update soal dinamika politik di Bekasi. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, baru saja memberikan definisi baru soal bakti kepada orang tua, meski sayangnya bakti kali ini harus berakhir dengan adu nasib di gedung merah putih KPK.
Bupati muda ini nggak sendirian saat diciduk; dia menggandeng ayahnya sendiri, HM Kunang, untuk ikutan masuk ke pusaran suap proyek yang modusnya benar-benar bikin kita elus dada. Bayangkan saja, mereka mempraktikkan sistem “Pre-Order” atau ijon. Jadi, di saat kita masih pusing mikirin cicilan motor, mereka sudah asyik mengalirkan dana Rp 14,2 miliar untuk proyek yang bahkan hilalnya saja belum kelihatan. Istilahnya, proyeknya masih ghaib, tapi duitnya sudah check out duluan lewat jalur belakang.
- FORTUNE Indonesia Summit 2026 Kembali Digelar Jadi Forum Pengambil Keputusan Bisnis
- Penertiban Konsesi Korporasi di Sumatera Harus Diikuti Langkah Pemulihan Hak Rakyat Atas Tanah
- Ironi Wacana Pengangkatan Status PPPK Pegawai SPPG Di Tengah Status Guru Honorer
- Retro-Politik: Ketika Pilkada Hendak Kembali ke Setelan Pabrik
- PO Proyek Ghaib ala Bupati Bekasi: Ketika Bapak-Anak Berakhir di KPK
Peran sang bapak juga nggak kalah ikonik. Bukannya mengingatkan anak supaya amanah jadi pemimpin, beliau malah dengan sukarela jadi kurir COD khusus uang suap. Dari total belasan miliar itu, sebagian besar mampir dulu di kantong sang ayah sebelum sampai ke tangan Bupati. Benar-benar sebuah manajemen logistik keluarga yang sangat terintegrasi, meski sayangnya melanggar hukum.
Kini, rencana “healing” akhir tahun mereka terpaksa diganti dengan sesi foto mengenakan rompi oranye kembar. Pelajaran penting buat kita semua: kalau mau kompak bareng orang tua, mending patungan beli martabak aja, jangan patungan mainin duit rakyat. Karena pada akhirnya, sehebat apa pun sistem PO proyek yang mereka bangun, tetap saja kalah cepat sama kecepatan tangan tim OTT KPK.