GelitikPolitik.com, Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan diminta untuk berjoged pada acara “Desak Anies” yang digelar di Lampung pada Kamis, (07/12). Namun, pada moment tersebut, Anies menolaknya.

Moderator pada acara tersebut meminta Anies dan penonton untuk sejenak berjoged agar tidak tegang menjawab pertanyaan. “Atau joged-joged dulu biar rileks,” kata moderator.

Sebagian hadirin ikut meminta Anies joget, sedangkan yang lainnya menyebut Anies tak pintar berjoget. “Oh Anies enggak pintar joget katanya, pintarnya di kata-kata saja,” ucap moderator sambil tertawa.

Anies kemudian menyambut ajakan joget tersebut dengan mengatakan, “Kalau ada gagasan, tak perlu berjoget.” Ucapan itu disambut tawa oleh hadirin.

Pernyataan Anies langsung ditanggapi oleh pendamping Prabowo, Gibran menyebut tidak ada saalahnya dengan Prabowo berjoget. “Apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira,” ucap Gibran menanggapi pernyataan Anies.

“Saya tanya, boleh tidak masyarakat gembira? Boleh tidak masyarakat makin sejahtera? Boleh tidak masyarakat makin bahagia?” Lanjut Gibran.

Sementara itu, Prabowo juga merespon pernyataan Anies yang mengatakan tidak perlu berjoget jika memiliki gagasan.

“Kalau ada gagasan tapi mau joget, enggak boleh?” kata Prabowo di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (08/12).

“Tolong pelajari gagasan saya. Pelajari dong. Jangan komentar tanpa mempelajari,” lanjut Prabowo.

Upaya tutup isu politik dinasti?

Prabowo sendiri mengiyakan tuduhan dinasti politik. Ia mengatakan apa salahnya dengan dinasti merah putih atau dinasti patriotik.

“Saya yang pilih (Gibran). Saya yang minta. Saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah-putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberikan anak-anaknya untuk republik, apa salahnya?” kata Prabowo saat menghadiri Konsolidasi Pendukung di Sentul, Minggu (10/12).

Hasil survei Litbang Kompas menyatakan bahwa sebanyak 60,7% responden menyebut majunya Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 merupakan hasil politik dinasti.

Sementara itu, 24,7% menyatakan bukan bentuk dinasti politik dan 14,6 % responden menyatakan tidak tahu. Namun, sebagian 47,2% responden juga menilai larangan terkait politik dinasti sebagai bentuk membatasi hak politik orang lain.

Sedangkan, 41,9% menyatakan sebaliknya. Sementara, 10,9% lainnya menyatakan tidak tahu.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 November-4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis beritngkat di 38 provinsi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan pada survei ini mencapai 95% dengan margin of error 2,65%.

Share.
Leave A Reply